Bawaslu Karimun mengelar media gathering bersama media yang ada di kabupaten Karimun, dalam proses tahapan Pilkada serentak 2020. F. Tri Haryono/Batam Pos

PRO KARIMUN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karimun, Selasa (14/7/2020) menggelar media gathering bersama awak media yang ada di kabupaten Karimun. Dalam pertemuan tersebut Ketua Bawaslu Karimun Nurhidayat didampingi komisioner Tiuridah Silitonga dan Muhammad Fadli memaparkan, peran aktif dan netralitas media dalam tahapan Pilkada 2020 di kabupaten Karimun sangatlah penting.

”Proses tahapan Pilkada ditengah pandemi Covid-19, Bawaslu salah satu penyelenggaran Pilkada sebagai pengawas. Sangat berbeda dari Pilkada sebelumnya, yang mana kita dalam menjalankan tugas wajib mengikuti protokol kesehatan,” jelas Nurhidayat.

Peranan Bawaslu sendiri, selain mengawal dan mengawasi proses jalannya tahapan yang beringteritas. Juga, mendorong kepercayaan rayat terhadap prosedur demoktrasi melalui pemilihan kepala daerah.

Serta, memastikan terselenggarannya pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga, melahirkan pemimpin yang berkwalitas dengan didukung oleh masyarakat sebagai pemilik.

”Nah, disinilah peranan rekan-rekan media untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lewat pemberitaan. Selain sebagai alat kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilihan baik itu oleh KPU maupun Bawaslu itu sendiri,” tuturnya.

Selain itu media massa baik itu media cetak, televisi maupun online harus menjaga netralitas dan objektifitas dalam menayangkan pemberitaan. Sehingga, bisa membantu terciptanya transparansi, akuntabilitas dan integritas pemilihan melalui fungsi watchdog.

”Potensi kerawanan dalam tahapan, bisa dimulai Daftar Pemilih Tetap (DPT), pencalonan, kampanye hingga pemungutan suara atau perhitungan suara. Peranan media untuk memantau bisa dilakukan nanti,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh komisioner Bawaslu Karimun Tiuridah Silitonga, ia mengungkapkan pentingan keterbukaan informasi publik dalam penanganan pelanggaran sangat penting. Sehingga, tidak terjadi kesalahpahaman ditengah-tengah masyarakat atau ada tudingan miring terhadap Bawaslu nantinya.

”Jadi keterbukaan informasi publik ada dua yaitu pengelolaan, mulai dari laporan pelanggaran hingga klarifikasi. Sedangkan, pelayanan sendiri ada dua yaitu penyediaan pelayanan permintaan atau keberatan dari peserta Pilkada, serta publikasi dalam penyampaian informasi secara proaktif pada salura resmi lembaga,” ungkapnya.

Sementara itu pantauan dilapangan, dalam diskusi tersebut para awak media menyampaikan berbagai pandangan dan masukkan kepada Bawaslu Karimun. Sebagai tugas dan fungsi serta dalam proses mendapatkan informasi oleh media itu sendiri.(tri)