Warga Karimun, masih mengeluhkan biaya rapid test dipelayanan kesehatan swasta. F. Ilustrasi/Batam Pos

PRO KARIMUN – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan Rapid Test antibodi. Ditujukan kepada kepala dinas kesehatan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, kepala/direktur utama/direktur Rumah Sakit, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi).

Kemudian, Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin), Ketua Perhimbunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) dan Ketua Ikatan Laboratorium Klinik Indonesia (ILKI) di seluruh Indonesia. Bahwa, dalam surat edaran tersebut untuk batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan Rapid Test Antibodi adalah Rp150 ribu satu kali test. Yang berlaku diseluruh Indonesia.

”Hanya isapan jempol sajalah, tidak berlaku di Karimun surat edaran Menkes RI. Buktinya, saya melakukan rapid test antibodi di pelayanan kesehatan swasta dikenakan Rp300 ribu,” kata M Yunus warga Karimun, Senin (13/7/2020).

Sesuai surat edaran Menkes yang saya baca, semua pelayanan kesehatan harus ikuti aturan tersebut. Tapi, kenyataannya di Karimun mereka tidak ada pengaruhnya. Dikarenakan, kebutuhan untuk berangkat keluar daerah yang harus melampirkan surat rafid test dibandara, terpaksa diikuti.

”Ya mau tak, maulah bayar saja. Cuman, aneh sajalah kebijakan pemerintah pusat tidak diikuti oleh daerah,” tanyanya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Karimun Rachmadi ketika dikonfirmasi Batam Pos tentang masih ada harga rapid test diatas Rp150 ribu. Ia mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan penyelenggaran pelayanan kesehatan maupun rumah sakit swasta yang menyediakan rapid test antibodi mandiri.

”Alasan mereka, saat beli alat rapid test diatas Rp150 ribu. Jadi, tidak bisa dilakukan rapid test mandiri dengan harga Rp150 ribu sesuai surat edaran Menkes RI,” jawabnya.

Sedangkan, untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun Puskesmas bisa dilakukan rapid test mandiri dengan harga Rp150 ribu. Selain itu, bagi para pelajar atau mahasiswa maupun pegawai negeri bisa melakukan rapid test di Puskesmas asal menunjukkan beberapa persyaratan. Seperti surat tugas bagi pegawai, surat dari sekolah atau kampus bagi pelajar dan mahasiswa.

”Kalau di RSUD M Sani, tetap Rp150 ribu rapid test mandiri. Di Puskesmas bagi pelajar dan mahasiswa gratis,” tuturnya.

Terpisah Direktur Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT) dr Yuni Fitriani mengatakan, paska keluarnya surat edaran Menkes RI terhadap pelaksanaan rapid test mandiri yang dipatok maksimal Rp150 ribu sekali tes. Pihaknya untuk sementara waktu menghentikan layanan rapid test, dimana biasanya sekali rapid test mandiri diatas Rp300 ribu.

”Untuk sementara kita hentikan dulu layanan rapid test. Tunggu regulasi dari pemerintah pusat, bagaimana terhadap rumah sakit swasta,” ujarnya.(tri)