Direktur PDAM Tirta Karimun Indra Santo ketika melihat bak pengolahan air bersih SPAM IKK Karimun. Foto diambil sebelum terjadi pandemi Covid-19. F. Tri Haryono/Batam Pos

PRO KARIMUN – Bupati Karimun Aunur Rafiq selaku kepala daerah belum lama ini memberi tanggapan, bahwa terjadinya tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) oleh pihak manajemen PDAM Tirta Karimun yang mencapai tujuh bulan. Dikarenakan, pendapatan PDAM Tirta Karimun beberapa bulan ini menurun.

”Dari laporan manajemen PDAM Tirta Karimun, mereka sudah berkomitmen akan mencicil tunggakkan BPJS-TK secara bertahap. Dan, bulan lalu sudah dibayarkan 3 bulan dan 3 bulan lagi akan dibayar pada bulan ini,” jelas Rafiq, usai sidang Paripurna DPRD Karimun dalam pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mulia Karimun yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Karimun.

Dikatakan, dengan tidak beroperasinya PDAM Tirta Karimun cabang Kundur dan Moro secara otomatis berdampak terhadap pendapatan PDAM Tirta Karimun. Dimana, PDAM Tirta Karimun hanya mengandalkan yang beroperasi di pulau Karimun besar. Artinya, biaya operasional selama beberapa bulan tetap harus dibayarkan.

”Kita lihatlah, komitmen dari Direktur PDAM Tirta Karimun akan menyelesaikan permasalahan ini. Yang penting, saya tetap fokus terhadap air bersih terutama di pulau Kundur dan Moro, termasuk SDM yang ada di PDAM Tirta Karimun,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Ketua DPRD Karimun M Yusuf Sirat ketika dimintai tanggapannya mengungkapkan, bahwasannya manajemen PDAM Tirta Karimun sedang melakukan pembenahan internal. Sehingga, masih menunggu apa saja langkah-langkah kebijakan Direktur PDAM Tirta Karimun untuk memulihkan manajemen. Terutama, dalam mengatasi tunggakan BPJS-TK.

”Belum dapat informasi lebih akurat. Direktur PDAM Tirta Karimun saja susah dihubungi,” ucapnya.

Sementara itu perwakilan BPJS-TK Andy ketika dikonfirmasi Batam Pos, menjelaskan bahwa hasil rekap data tunggakan BPJS-TK yang belum dibayarkan oleh pihak PDAM Tirta Karimun mencapai 7 bulan. Mulai bulan Desember 2019, Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2020 dibayarkan. Hanya hingga bulan November 2019 yang sudah lunas.

”Sudah dilakukan cicilan hanya dua bulan saja tunggakan BPJS-TK yang dibayarkan pada akhir Juni lalu. Yaitu bulan Desember dan Januari saja,” terangnya, Kamis (9/7/2020).

Sedangkan, dibulan berikutinya masih menunggu dari pihak PDAM Tirta Karimun berapa bulan akan membayar cicilannya. Sebab, iyuran BPJS-TK bagi karyawan PDAM Tirta Karimun sudah terdaftar ada sekitar 80 orang. Sehingga, wajib dibayar setiap bulannya tidak ada alasan apapun.

”Ya kita tunggulah, bulan Juli ini mereka mau bayar cicilan berapa bulan. Kalau untuk diproses ke ranah hukum, ada tahapannya yang sudah memenuhi syarat. Kecuali dari karyawannya sebagai pihak yang dirugikan membuat laporan bisa langsung diproses hukum,” ungkapnya.

Terpisah Direktur PDAM Tirta Karimun Indra Santo tidak dapat dihubungi melalui telepon seluler, maupun melalui media sosial (medsos). Begitu juga ketika didatangi ke kantornya, tidak ada dikantor yang disampaikan oleh pihak karyawan.

”Bapak tak ada ditempat bang, coba hubungi dia,” singkatnya.(tri)