Bupati Karimun Aunur Rafiq, Ketua DPRD Karimun M Yusuf Sirat dan Wakil Ketua DPRD Karimun Rasno ketika mengesahkan Perda Perumda Tirta Mulia Karimun. F. Edi/Batam Pos

PRO KARIMUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun, Senin (6/7/2020) melalui sidang Paripurna DPRD Karimun telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mulia Karimun yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Karimun.

Bupati Karimun Aunur Rafiq, usai sidang paripurna mengungkapkan, bahwa Perda Perumda Tirta Mulia Karimun segera dilakukan sosialisasi kepada masyarakat nantinya. Dimana, sekarang ini masih tetap berlaku Peraturan Bupati (Perbup) dan Perda yang lama dalam proses pemilihan Direktur Perumda Tirta Karimun nantinya.

”Jadi untuk sementara perpanjang Direktur PDAM Tirta Karimun selama satu tahun, sebelum Perda Perumda Tirta Mulia Karimun disahkan. Sebab, kepala daerah incamben tidak melakukan rotasi, mutasi maupun pemberhentian selama proses Pilkada,” terangnya.

Sedangkan, untuk prioritas pengembangan Perumda Tirta Mulia Karimun dalam meningkatkan kinerja. Dimulai, pembenahan struktur organisasi didalam, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian, penambahan jaringan pelanggan khusus dipulau Karimun besar, selanjutnya pada tahun 2021 diprioritaskan di pulau Kundur dalam pembangunan infrastruktur air bersih. Sedangkan, dipulau Moro biayanya tidak terlalu besar, jadi bisa sambil berjalan.

”Saya telah komitmen. Untuk terus memajukan Perumda Tirta Mulia Karimun lebih bagus lagi. Paling tidak, tahun depan kita sudah membuka open bidding untuk direksi Perumda Tirta Mulia Karimun,” ujarnya.

Sementara itu salah satu pandangan fraksi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), berharap dengan disahkan Perda Perumda TIrta Mulia Karimun agar benar-benar serius dalam pengelolaannya sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari BUMD Kabupaten Karimun.

Karena, didalam perda tersebut batang tubuh dalam ketentuan umum pasal 1 angka 5 mengenai kedudukan Bupati selaku Pemegang Kekayaan Daerah (KPM), angka 6 mengenai pengertian Direksi dan angka 7 mengenai Dewan pengawas didapati bahwa gradasi tingkatan dalam batang tubuh Perda tersebut memiliki urutan yang sah.

Selain itu dalam pasal 29 ayat 3 dan pasal 56 ayat 3 dalam Perda tersebut, masing-masing menyatakan KPM (Bupati-red) dapat
mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas atau Direksi yang karena sengaja atau lalai menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali anggota Dewan Pengawas atau Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Daerah.

Begitu juga, fraksi-fraksi lain memberikan pandangan fraksi yang pada akhirnya Ranperda Perumda Tirta Mulia Karimun tersebut disahkan. Dalam sidang paripurna tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karimun M Yusuf Sirat dan Wakil Ketua DPRD Karimun Rasno. Sedangkan, pandangan fraksi-fraksi dibacakan oleh Sekretaris Pansus Ranperda Perumda Tirta Mulia Karimun Raja Rafiza.(tri)