Baoenda Karimun memberikan batas waktu hingga 30 September mendatang untuk melunasi PBB bagi Wajib Pajak (WP) tahun 2020. F. Ilustrasi/Batam Pos

PRO KARIMUN – Badan Pendapatan Daerah, telah mencetak 70 ribu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) yang telah diserahkan kepada perangkat Kelurahan dan Desa. Agar, diberikan kepada masyarakat atau Wajib Pajak (WP) pada tahun 2020. Dengan jatuh tempat atau batas waktu pelunasan bagi WP, hingga 30 September mendatang.

”Hingga, sekarang sudah terealisasi WP yang sudah melakukan pembayaran PBB baru 20 persen atau sekitar Rp1,5 miliar. Dan, batas waktu yang ditentukan masih cukup waktu tiga bulan lagi,” jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah Karimun Kamarulazi, Rabu (1/7/2020).

Dengan demikian, pihaknya berharap peranan WP untuk proaktif bisa menanyakan kepada SPPT kepada kantor Kelurahan maupun Desa atau bisa datang langsung ke kantor Bapenda bagian PBB. Dimana, pendistribusian SPPT PBB-P2 sudah dilakukan melalui Kelurahan atau Desa yang diteruskan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) yang akan diberikan kepada WP pada bulan April lalu.

”Nah, untuk proses pembayaran sendiri bukan ke Bapenda. Tapi, melalui Bank yang telah melakukan kerjasama dengan Bapenda Karimun, seperti Bank Riau Kepri, BNI 46 dan PT Pos Indonesia. Dengan membawa surat SPPT PBB-P2,” terangnya.

Masih kata Lazi lagi, untuk target tahun 2020 ini Rp7 miliar seperti tahun sebelumnya yang telah terealisasi lebih dari 100 persen. Artinya, para WP sudah benar-benar melaksanakan kewajibannya. Dimana, rata-rata setiap tahun biasanya diujung-ujung batas waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan, WP yang ada masalah seperti tidak sesuai batas lahan yang dibayar pajak, dapat dilakukan pembetulan SPPT ke kantor Bapenda. Dan, bisa dilakukan perbaikan data pada tahun berikutnya.

”Disini kita semua transparan, silahkan datang kebagian PBB. Apabila ada tidak kesesuaian data dari pemilik WP,” ungkapnya.

Walaupun, masih terjadi pandemi Covid-19. Pihaknya, optimis memenuhi target dalam pendapatan PBB-P2 pada tahun ini. Sehingga, tidak menjadi kendala bagi WP yang belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak PBB-P2. Mengingat, pada tahun-tahun sebelumnya rata-rata WP terjadi lonjakan pembayaran pada akhir waktu batas yang telah ditetapkan.

”Untuk pemberian relaksasi terhadap WP dalam pembayaran PBB, belum ada wacana kesana,” jawabnya.

Sementara itu Ketua RT03/02 Kelurahan Sungai Lakam Timur Kamlis mengungkapkan, dirinya mengalami sedikit kendala dalam pendistribusian SPPT PBB-P2 kepada warganya. Mengingat, banyak yang sudah pada pindah dan tidak mengetahui alamat yang baru. Sehingga, surat SPPT tersebut dikembalikan kepada kelurahan.

”Alhamdulillah, sudah beres semua kita distribusikan kepada warga. Tinggal bayar, terserah merekalah. Saya sudah kasihtahu, batas waktu pembayaran akhir September ini,” ucapnya.(tri)