PRO KARIMUN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karimun, mulai Selasa (31/03/2020) resmi menonaktifkan sementara Badan Adhoc anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) maupun Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (Panwaslu). Penonaktifan tersebut, berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI no. 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa guna mengantisipasi penyebaran wabah virus corona atau Covid-19.

”Sesuai surat edaran dari Bawaslu RI, maka untuk sementara Badan Adhoc yakni Panwascam dan Panwaslu kita nonaktifkan. Mulai dari 36 orang anggota Panwascam yang tersebar di 12 kecamatan, kemudian 213 anggota panwaslu kelurahan/desa yang tersebar di 71 kelurahan/desa se kabupaten Karimun,” jelas Ketua Bawaslu Karimun Nur Hidayat.

Komisioner Bawaslu Karimun Tiuridah Silitonga ketika melakukan register di MK dalam uji materi UU Pilkada, akibat terjadi virus corona kemungkinan sidang lanjutan MK ditunda.FOTO BAWASLU KARIMUN UNTUK BATAMPOS.CO.ID

Penonaktifan Badan Adhoc ini terhadap anggota Panwascam maupun Panwaslu, merupakan bentuk upaya Bawaslu Karimun untuk mengantisipasi merebaknya virus Corona di kabupaten Karimun.

Sehingga, beberapa tahapan Pilkada 2020 di kabupaten Karimun juga dilakukan penundaan oleh penyelenggara Pilkada KPU. Begitu juga bagi para pegawai di Bawaslu Karimun, diberlakukan sistem piket dalam satu hari tiga orang yang bertugas disekretariat.

”Kita juga berlakukan untuk para pegawai di Bawaslu Karimun. Selebihnya, bekerja dirumah sambil berkoordinasi dengan divisi masing-masing,” terang komisioner Bawaslu Mohammad Fadli divisi SDM dan Organisasi.

Sedangkan, komisioner Bawaslu Tiuridah Silitonga di divisi hukum yang sedang melakukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) tentang beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU-Pilkada) terhadap UUD 1945.

Dimana, objek permohonan mulai dari pasal 134 ayat 4,5,6 dan pasal 143 ayat 2. Sedangkan, untuk batu uji materi sendiri pada pasal 1 ayat 2,3, pasal 18 ayat 4, pasal 28 D ayat 1. Saat ini, sudah melakukan revisi permohonan provisi, perbaikan batu uji, perbaikan narasi posita dan pengembangan pertimbangan hukum serta masukkan data pengalaman empiris, diagram pemakaian hari penangan pelanggaran.

”Sidang pertama sudah selesai, tinggal sidang kedua yang dijadawalkan bulan April ini. Kayaknya, ditunda karena ada wabah virus corona,” ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris Bawaslu Karimun Okparizal ketika ditanya, bagaimana terhadap honorarium para anggota Badan Adhoc yang dilakukan penonaktifan tersebut. Ia menjelaskan, untuk honorarius secara otomatis diberhentikan sementara. Termasuk sekretaris Panwascam maupun Panwaslu di masing-masing kecamatan, kelurahan dan desa.

”Mulai hari ini, mereka (Badan Adhoc-red) sudah tidak melakukan aktivitas lagi hingga tidak terbatas. Termasuk honorarium maupun biaya operasional. Sebab, sistem honor mereka merupakan anggaran berbasis kinerja,” ujarnya.(tri)