Aktivitas pelabuhan Kargo dan Roro Parit Rempak yang dikelola oleh BUP Karimun FOTO TRI HARYONO/BATAMPOS.CO.ID

PRO KARIMUN – Kunjungan kerja Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi bersama rombongan saat berkunjung ke Karimun belum lama ini. Disambut baik oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Karimun, yang siap bersinergi dengan pihak swasta untuk melakukan pengelolaan kepelabuhanan dan perairan yang ada dikawasan kabupaten Karimun.

“Kami siap, apabila sudah jadi pelabuhan Malarko untuk dikelola oleh BUP Karimun. Termasuk, kedepannya BUP Karimun tidak hanya mengelola disisi darat saja, tapi bisa melakukan pandu dan tunda maupun labuh jangkar di STS nantinya,” jelas Dirut BUP Karimun M Syahrizal, Senin (10/2/2020).

Untuk mendapatkan kegiatan dalam pengelolaan perairan, pihaknya berharap kepada pemerintah pusat dalam pengurusan administrasi perizinan mohon dipermudah. Sehingga, bisa mendongkrak pertumbuhan dan perkembangan BUP Karimun yang berdampak terhadap ekonomi di kabupaten Karimun. Mengingat, letak geografis yang sekaligus mempunyai kawasan FTZ sangat mendukung untuk pengelolaan perairan disekitarnya.

“Insyallah, persyaratan perizinan kita siap. Paling penting, dipermudah oleh pihak pemerintah pusat dalam hal ini kementerian perhubungan. Karena, pelabuhan salah satu fasilitas penunjang bagi industri yang ada di Karimun,” ungkapnya.

Saat ini BUP Karimun melalui, PT karya Karimun Mandiri (KKM) sudah membuat terobosan dalam pengelolaan kawasan kepelabuhan. Namun, kedepannya eksistensi BUP Karimun sendiri untuk mengembangkan usaha jasa kepelabuhan dan perairan harus bisa lebih dari yang sekarang. Artinya, peluang-peluang bisnis sangat menjanjikan dan bisa bersinergi dengan BUMD Karimun lainnya.

“Sekarang kami sedang mempersiapkan berkas perizinan, sesuai dengan UU no 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Semuanya, secara bertahap termasuk perbaikan pelabuhan kargo dan roro Parit Rempak,” kata M Syahrizal lagi.

Sementara itu legislator DPRD Karimun asal Partai PAN Sri Rezeki mendukung, pembangunan pelabuhan Malarko yang sudah mangkrak 12 tahun yang menelan anggaranAPBD capai Rp200 miliar. Dimana, pelabuhan Malarko desa Pongkar yang direncanakan akan dijadikan pelabuhan peti kemas.

“Kami tetap dorong BUMD Karimun yaitu BUP Karimun, harus siap menjadi pioner dalam menjemput investasi dalam pengelolaan pelabuhan nantinya. Dan, bisa meningkatkan PAD disektor jasa kepelabuhan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi telah mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan Malarko yang akan dijadikan pelabuhan Samudra.

Dimana, pelabuhan tersebut akan bekerjasama dengan BUMD dan pihak swasta lebih dari satu. Sehingga, kedepan pelabuhan tersebut sangat berpotensi untuk pengembangan transportasi laut.

“Potensinya sangat besar, yaitu dunia pariwisata dan industri maritim masih menjanjikan. Terutama, pelabuhan Malarko apabila sudah siap, akan jadi pelabuhanSamudra,” ungkapnya.(tri)