Komisioner KPU Karimun Mardanus dan Samsir ketika melakukan sosialisasi tahapan Pilkada Gubernur, Wakil Gubernur Kepri, Bupati dan Wakil Bupati Karimun bersama stakeholder.FOTO TRI HARYONO/BATAMPOS.CO.ID

PRO KARIMUN  – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun menggelar sosialisasi tahapan pemilihan serentak tahun 2020 di Hotel Alishan, Tanjungbalai Karimun, Selasa (3/12) pagi. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian tahapan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri serta Bupati dan Wakil Bupati Karimun pada 23 September 2020 di Kabupaten Karimun.

Ketua KPU Karimun, Eko Purwandoko, mengatakan, sosialisasi ini dihadiri pemangku kepentingan, media massa, ormas, dan tokoh masyarakat Karimun.

”Dalam sosialisasi ini, khusus untuk tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati melalui jalur perseora-ngan. Sebab, sudah diumumkan ke publik untuk persyaratan calon perseorangan buat kepala daerah melalui jalur perseora-ngan selama 14 hari ke depan,’’ terangnya.

Perlu diketahui bahwa penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun berdasarkan keputusan KPU Karimun no143/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2019 bahwasanya untuk menyerahkan persyaratan tersebut akan dimulai pada 19 Februari hingga 23 Februari 2020 mendatang.

Persyaratannya, minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebesar 17.051 dukungan dengan jumlah kecamatan paling sedikit tujuh kecamatan dari 12 kecamatan se-Kabupaten Karimun.

”Untuk dokumen pendukung sendiri, fotokopi e-KTP yang dilampirkan dengan surat keterangan Formulir Model B.1-KWK perseorangan dari KPU Karimun. Selain itu, harus masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam memasukan persyaratan,’’ ungkapnya.

Menurutnya, untuk petugas SILON sendiri harus ada surat mandat dari pasangan calon tersebut. Artinya, KPU Karimun tidak sembarangan memberikan kunci SILON kepada siapa saja. Sehingga, data yang diunggah dalam aplikasi tersebut benar-benar valid dan tidak merugikan pasangan calon itu sendiri nanti.

”Paling penting peranan masyarakat untuk menyukseskan Pilkada serentak. Kita sebagai penyelenggara, sekarang sudah terus melakukan sosialisasi tahapan di tingkat kelurahan maupun desa,’’ tegasnya.

Ditanya, apakah mantan narapidana boleh ikut serta dalam pencalonan Pilkada tahun 2020 mendatang. Eko menjelaskan, bahwa hingga saat ini pihaknya masih memegang aturan PKPU Tahun 2015. Termasuk, wakil rakyat yang saat ini masih menjabat apabila ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, DPD secara tertulis.

”Hingga sekarang, kita tetap mengacu pada PKPU tahun 2015. Belum ada yang baru, termasuk arahan dari KPU Pusat,” jawabnya. (tri)