foto.humas pemkab karimun
Bupati Karimun DR H Aunur Rafiq SSos MSi saat menerima penghargaan dari anggota Ombudsman DR Ahmad Suaedi di Jakarta.

PRO KARIMUN – Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik di Kabupaten Karimun mencapai 91,31 persen. Itu artinya, dari 60 produk pelayanan publik hasil survei Ombudsman mencapai tingkat predikat kepatuhan tinggi atau masuk dalam zona hijau.

Atas pencapaian tersebut, Bupati Karimun, DR H Aunur Rafiq kembali menerima penghargaan tingkat nasional yang ditaja Ombudsman RI. Selain Kabupaten Karimun, ada dua kementerian, 12 pemerintah kota, dan 71 pemerintah kabupaten menerima penghargaan serupa.

“Alhamdulillah, Kabupaten Karimun meraih nilai 91,31 tingkat kepatuhan standar pelayanan publik. Di mana, dilakukan survei terhadap 60 produk pelayanan administrasi. Artinya, Kabupaten Karimun masuk dalam Zona Hijau dengan predikat Kepatuhan Tinggi,” jelas Bupati Aunur Rafiq.

Penyerahan penghargaan diberikan oleh anggota Ombudsman RI, DR Ahmad Suaedi di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (27/11).

Penyerahan penghargaan disejalankan dengan penyelenggaraan seminar nasional bertajuk “Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Progresif dan Partisipatif.”

Acara dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Tampak hadir sejumlah menteri kabinet, pejabat tinggi, dan wali kota/bupati se Indonesia.

Menurut Mahfud, metode Propartif diperkenalkan kepada perwakilan penyelenggara pelayanan publik baik tingkat kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dalam rangka penguatan kelembangaan unit pengelolaan pengaduan pelayanan publik di instansinya masing-masing.

“Kami mendorong para penyelenggara pelayanan publik untuk senantiasa memperhatikan ketentuan mengenai standar pelayanan. Dunia internasional telah membuktikan negara yang memperhatikan pemenuhan infomasi dasar telah menjadikan mereka mampu memberikan pelayanan publik secara berkualitas dan memperoleh predikat sebagai negara maju,” papar Mahfud.

Dijelaskan Mahfud, penilaian kepatuhan dimaksud untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Penghargaan diberikan Ombudsman RI setelah melakukan survei tentang pelayanan publik.

Dari hasil survei, diberikan nilai predikat kepatuhan tinggi atau berada zona hijau. Di mana, rentang nilai 8/100. Kemudian predikat kepatuhan sedang atau dalam zona kuning. Rentang nilai 51/80. Dan predikat kepatuhan rendah atau zone merah. Rentang nilai 0/50.

“Jangan jadikan Ombudsman musuh, tetapi jadikanlah sebagai lembaga yang akan membantu kita untuk Indonesia lebih maju,” ajak Mahfud. (enl)