PRO KARIMUN – Pengesahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020 nilainya mencapai Rp1,307 triliun. Namun, pada saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020, dimungkinkan jumlahnya akan bertambah. Sehingga, diperkirakan mencapai Rp1,380 triliun.

“Setelah Bupati Karimun menyampaikan nota keuangan Rancangan APBD 2020 dan kemudian kita bahas, ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 140 tahun 2019. Yang intinya, menyatakan bahwa pemerintah pusat mengakui masih ada dana dari pusat yang belum ditransfer. Atau biasa disebut dana tunda salur dengan nilai mencapai Rp147 miliar,’’ ujar Ketua DPRD Kabupaten Karimun, M Yusuf Sirat kepada Batam Pos, Selasa (26/11).

Untuk itu, katanya, ada kemungkinan APBD tahun depan lebih dari ketika pengesahan KUA PPAS. Yakni, bisa mencapai Rp1,38 triliun. Penambahan ini sifatnya minimal. Artinya, tidak ditambahkan semuanya sebesar Rp147 miliar dana tunda salur dari pemerintah pusat tersebut. Hal ini sebagai bentuk antisipasi. Sisa dari dana tunda salur tersebut dimasukkan ke dalam sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).

“Melihat dana tunda salur yang belum dibayarkan untuk Kabupaten Karimun sebesar Rp147 miliar. Namun, kita tidak langsung optimis bahwa dana tersebut akan dibayarkan seluruhnya pada tahun depan. Untuk itu, kita estimasi dengan angka yang rendah saja dulu. Bila dalam perjalanan, dana tunda salur tersebut disalurkan semuanya, maka akan dimasukkan dalam APBD perubahan 2020,’’ paparnya.

Menyinggung tentang tenggat waktu pengesahan Rancangan APBD 2020 menjadi APBD, Yusuf menyebutkan, memang sesuai dengan aturan pengesahan anggaran harus dilakukan sebelum Desember.

“Saat ini kita masih membahas anggaran dengan kawan-kawan di dewan. Yang jelas, kita menginginkan APBD bisa berjalan optimal. Jangan sampai menimbulkan utang kepada pihak ketiga. Insya Allah Jumat (29/11) pekan ini anggaran 2020 bisa disahkan,’’ ungkapnya. (san)