PRO KARIMUN – Dana kelurahan/desa untuk Kabupaten Karimun tahun ini belum bisa dijalankan dan baru akan dijalankan pada 2020 mendatang. Salah satu penyebabnya, mengingat waktu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

“Dana kelurahan itu sudah ada sejak tahun ini yang sumbernya dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Besarnya dana kelurahan yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp10 miliar lebih atau tepatnya Rp 10.614.000.000. Namun, tentu saja dengan jumlah sebesar itu, belum bisa dibagikan untuk seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Karimun yang jumlahnya ada 29 kelurahan,” ujar Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Karimun, Yunus, kepada Batam Pos, Sabtu (23/11/2019).

Selain itu, katanya, untuk bisa melaksanakan dana kelurahan diperlukan aturan yang jelas dan waktu yang cukup. Artinya, selain aturan dari pemerintah pusat, pihaknya juga melihat waktu yang tidak lagi cukup jika dana kelurahan selesai sampai akhir tahun ini. Selain itu, juga harus dibahas pertambahan dana kelurahan untuk 29 kelurahan. Sehingga, dana kelurahan tersebut baru akan dijalankan awal tahun depan.

ilustrasi

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karimun, Abdullah, secara terpisah menyebutkan, dana kelurahan dari pusat itu tidak mencukupi untuk 29 kelurahan.

“Untuk mencukupi dana kelurahan sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat, maka diambil dari ABPD. Dan, berdasarkan aturan dana kelurahan itu diambil perhitungannya dari dana desa terkecil di kabupaten kita,” paparnya.

Untuk dana desa paling kecil di Kabupaten Karimun, lanjutnya, nilainya sebesar Rp 868 juta atau Rp 868.906.000 per tahun. Dari jumlah sebesar itu dikalikan 29 sesuai dengan jumlah kelurahan. Sehingga, jumlah anggaran yang disediakan dari APBD Kabupaten Karimun untuk dana kelurahan sebesar Rp 25,1 miliar atau Rp25.198. 274.000. Jadi, total dana desa tahun depan jika ditotalkan yang bersumber dari APBD dan APBD menjadi Rp35.812. 274.000. (san)