PRO KARIMUN – Dari 42 desa yang ada di Kabupaten Karimun terdapat satu desa yang masuk dalam kategori sangat tertinggal. Yakni, Desa Sanglar, Kecamatan Durai. Padahal, dua tahun lalu statusnya hanya sebagai desa tertinggal, namun kini semakin menurun, menjadi sangat tertinggal.

Kepala Dinas Pemberdaya-an Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun, Suwedi, kepada Batam Pos, Selasa (19/11) membenarkan tentang status yang disandang Desa Sanglar.

’’Kita sempat terkejut mendengar hal ini. Apalagi, sebelumnya hanya dinyatakan sebagai desa tertinggal, tapi sekarang semakin menurun menjadi sangat tertinggal,’’ ujarnya.

Dia menduga, penyebabnya awal desa tersebut mendapat predikat sebagai desa sangat tertinggal karena pada saat mengisi kuisioner indeks desa membangun (KIDM). Dan, pengisiannya dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri. Memang, harus diakui bahwa di dalam KIDM tersebut memang ada beberapa indikator untuk dinilai apa-kah desa tersebut desa maju, tertinggal dan sangat tertinggal.

”Indikator tersebut bisa dalam bentuk sarana dan pra sarana. Salah satu indikator sarana yang dimaksud adalah tersedianya puskesmas atau minimal puskesmas pembantu (pustu).

Desa Sanglar

Dan, kenyataannya di Desa Sanglar memang tidak ada puskesmas atau pustu. Yang ada hanya Pusat Kesehatan Desa. Kemungkinan ini salah satu yang dinilai sebagai desa sangat tertinggal,’’ jelasnya.

Kemudian, lanjut Suwedi, dalam kuisioner tersebut juga ditanyakan tentang akses untuk keluar masuk dari dan ke desa tersebut. Buktinya, memang tidak ada sarana pengangkut atau kapal khusus untuk mengangkut penumpang yang akan pergi ke desa tersebut. Bahkan, dia punya pengalaman sen-diri ketika selesai melakukan kunjungan di desa itu. Artinya, akses transportasi laut ke desa tersebut bisa dikatakan tidak ada kapal penumpang umum.

”Saat itu, setelah selesai kita melakukan kunjungan dan akan pulang ke Karimun, tidak ada kapal penumpangnya.

Tapi, harus diantar dengan menggunakan kapal pompong milik masyarakat. Setelah itu, sampai di tengah laut berhenti untuk menunggu kapal penumpang yang berasal dari Kuala Tungkal bisa melalui perairan tersebut,’’ ungkapnya.

Menyinggung tentang dana desa yang bisa digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana di Desa Sang-lar, seperti membangun pustu, Suwedi menyebutkan, ada ketentuan yang mengatur apa saja yang boleh digunakan dengan dana desa dan ada yang tidak boleh.

’’Untuk membangun puskes-mas atau pustu memang tidak diperbolehkan.
Hanya saja, kita berharap dengan status sebagai desa sangat tertinggal ini mendapatkan perhatian pemerintah pusat. Khususnya, memberikan dana alokasi khusus (DAK) untuk membangun puskesmas atau pustu,’’ jelasnya. (san)