PRO KARIMUN – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karimun yang sudah disepekati sebesar Rp 3.335.902 per bulan untuk tahun depan sudah ditandatangi Bupati Karimun. Penandatanganan ini bukan dalam bentuk pengesahan, melainkan untuk diusulkan ke Gubernur Kepri.

’’Dua hari lalu Dewan Pe-ngupahan Kabupaten (DPK) Karimun menyerahkan kepada kami untuk disampaikan ke Bupati Karimun. Alhamdulillah, setelah diterima langsung ditandatangani,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Azmi Yuliansyah, kepada Batam Pos, Jumat (8/11).

Selain itu, juga sudah diki-rim ke Provinsi Kepri untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahwa, UMK itu disahkan oleh gubernur. “Angka yang diusulkan tetap satu saja, yakni Rp 3.335.902,’’ kata Azmi.

ilustrasi

Usulan UMK Karimun yang dikirim tersebut, katanya, tetap seperti awal. Artinya, ada penolakan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia (FSPMI). Namun, mayo-ritas usulan angka UMK Karimun untuk tahun depan sudah disepakati. Sehingga, sesuai aturan rapat sudah dapat disetujui dan tinggal menunggu pengesahan gubernur.
Ketua DPC FSPMI Kabupaten Karimun, Fajar, secara terpisah menyatakan tetap tidak dapat menyetujui UMK yang sudah disepakati tersebut.

’’Ada berbagai alasan kita tidak bisa ikut menyetujui. Yakni, sejak awal menolak pembahasan UMK dengan menggunakan PP Nomor 75 Tahun 2015 tersebut. Pasalnya, banyak indikator yang dihilang-kan di dalam peraturan tersebut,’’ jelasnya.

Ditambahkannya, tujuan dari pembahasan UMK adalah meningkatkan kesejahteraan buruh. Artinya, jangan hanya keinginan pengusaha saja yang menginginkan upah buruh yang murah. Sementara, buruh dituntut harus bekerja maksimal. Untuk itu, karena melihat angka Rp 3.335.902 belum dapat mensejahterakan buruh di Kabupaten Karimun, maka pihaknya memilih tidak setuju. (san)

Loading...