Bupati Karimun Aunur Rafiq didampingi Dirut RSUD M.Sani Zulhadi saat menerima penghargaan dari MenPAN RB Tjahjo Kumolo, Kamis (7/11) di Batam. Foto humas

PRO KARIMUN – RSUD Muhammad Sani meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN RB) untuk pelayanan publik kategori sangat baik tahun 2019.

Bupati Karimun, DR H Aunur Rafiq SSos MSi menerima langsung penghargaan yang diserahkan MenPAN RB, Tjahjo Kumolo, Kamis (7/11) di Batam. RSUD Muhammad Sani merupakan satu satunya OPD di Kabupaten Karimun yang masuk kategori A/A Role model penyelenggaraa pelayan publik dengan predikat sangat baik.

“Upaya yang terus kita lakukan dalam memperbaiki pelayanan publik, khususnya RSUD Muhammad Sani, akhirnya berbuah manis dengan mendapat penilaian sangat baik oleh KemenPAN RB,” ujar Bupati Aunur Rafiq didampingi Dirut RSUD Muhammad Sani, Zulhadi.

Keberhasilan ini, lanjut Bupati, tidak terlepas dari peran seluruh staf dan manajemen RSUD dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

“Prestasi yang sudah diraih, patut dipertahankan, dan terus ditingkatkan,” harap Bupati.

Sementara MenPAN RB, Tjahjo Kumolo menyebutkan, penyerahkan hasil evaluasi terhadap unit pelayanan publik di daerah dan instansi pusat diberikan setiap tahun. Salah satu tujuan evaluasi itu adalah untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan tidak terjebak dalam alur birokrasi yang panjang.

Dengan alur birokrasi yang mudah dalam pelayanan, masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Harapan presiden, reformasi birokrasi harus dipercepat. Itu juga bisa mempercepat proses investasi dan mampu meningkatkan ekonomi,” ujar MenPAN RB, Tjahjo Kumolo.

Disampaikan Tjahjo Kumolo, kepala daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai motor penggerak terciptanya terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu, perlu secara intensif membangun komunikasi, dan kolaborasi yang efektif dengan unit-unit pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima.

Disisi lain, reformasi birokrasi itu tentu harus berdampak pada kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Terutama pada unit yang bersentuhan langsung dengan publik.

Diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

“Kami berharap, penghargaan dari Kementerian PANRB untuk unit pelayanan tersebut bisa merangsang perbaikan layanan bagi pemerintah daerah lainnya,” tegasnya. (enl)

Loading...