PRO KARIMUN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karimun berhasil menyukseskan Pileg dan Pilpres, beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, pada Bawaslu Award 2019, Bawaslu Pusat menetapkan Bawaslu Kabupaten Karimun masuk nominasi nomor dua se-Indonesia dalam tata kelola sumber daya manusia (SDM).

’’Alhamdulillah, kami (Bawaslu Karimun-red) terbaik kedua yang bersaing dengan 514 Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia. Bawaslu Karimun hanya satu-satunya di Provinsi Kepri yang masuk nominasi penghargaan dari Bawaslu RI,’’ kata Komisioner Bawaslu Karimun, Tiuridah Silitonga, Senin (28/10).

Dijelaskannya, untuk mengikuti ajang yang berlangsung di Jakarta ini, pihaknya mempersiapkan persyaratan dalam kategori kelola SDM dan organisasi terbaik. Mulai dari peningkatan kapasitas, pelaksanaan bimtek, pembinaan, pembentukan panwaslu adhoc, penyelenggaraan pelatihan saksi peserta pemilu dan pelaporan tata kelola kelembagaan. Selain 12 nominasi yang ditawarkan oleh Bawaslu.

f. DOKumentaSI BAWASLU KARIMUN UNTUK BATAM POS
Komisioner Bawaslu Karimun, Tiuridah Silitonga, ketika menerima penghargaan dari Ketua Bawaslu Pusat, Abhan, di Bawaslu Award di Jakarta.

”Nah, semuanya harus riil kita buat. Mulai dari SDM di Bawaslu Karimun sendiri, panwascam hingga pengawas TPS. Semuanya, harus dilaporkan untuk dilakukan penilaian oleh tim juri yang berkompeten,’’ ungkapnya.

Dengan mendapatkan penghargaan ini, dirinya bersama staf dan komisioner Bawaslu Karimun harus dapat mempertahankannya. Terutama, bagaimana menyukseskan Pilkada serentak yang sudah di depan mata. Mengingat, tahapan Pilkada 2020 sudah akan diawali dengan proses penerimaan panwascam untuk 12 kecamatan.

’’Paling penting adalah petugas pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa, serta di TPS yang perlu berkua-litas SDM-nya. Agar, proses pelaksanaan pilkada nanti dapat berjalan sesuai aturan yang ada,’’ kata mantan Ketua Pawaslu Kabupaten Karimun yang sudah tiga periode ini.

Dalam proses pengawasan selama pileg dan pilpres, Bawaslu Kabupaten Karimun telah berhasil menindak pelanggaran pemilu hingga ke meja hijau dari peserta pemilu maupun penyelenggaran pemilu. (tri)