PRO KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun tahun ini telah mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 662 unit untuk enam kecamatan dari pemerintah pusat. Dimana, dalam proses pengerjaan secara swadaya masyarakat berkelompok yang ditargetkan akhir tahun ini rampung.

“Alhamdulillah, cukup banyak, 662 unit rehab (renovasi) rumah dalam bentuk program BSPS. Saya sangat mendukung, program tersebut di bawah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan Karimun,’’ jelas legislator asal Fraksi PAN, Sri Rezeki, Minggu (20/10/2019).

Program tersebut sangat membantu pemerintah daerah mengentaskan kemiskinan yang berupa pembangunan infrastruktur rumah warga kurang mampu. Sehingga, rumah tersebut ketika sudah selesai dapat dinikmati warga kurang mampu. Secara otomatis, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

“Paling penting, pihak kelurahan, desa dan kecamatan harus benar-benar bekerja. Kenapa demikian, agar data warga yang akan mendapatkan program BSPS benar-benar valid. Jangan terjadi lagi, ketika program tersebut sudah terealisasi ada warga yang tidak dapat. Padahal, warga tersebut sudah masuk dalam daftar tersebut. Namun, dikarenakan datanya tidak valid secara otomatis gagal,’’ terangnya.

Untuk itu, lanjut Sri, pihak kelurahan, desa dan kecamatan jangan asal kirim data warga ke pemerintah pusat untuk diusulkan mendapatkan program BSPS. Salah satu syaratnya, mempunyai surat-surat tanah maupun rumah, paling tidak dasar suratnya yang diterbitkan secara sah. Sehingga, ketika diusulkan masuk dalam program tersebut.

Artinya, peranan kelurahan, desa dan kecamatan sangat penting untuk validasi data penduduk.

ilustrasi

“Intinya, mari kita bersama-sama bagaimana membantu masyarakat kurang mampu untuk masuk dalam program BSPS,’’ pesannya.

Terpisah tokoh masyarakat Karimun Raja Jurantiaz juga memberikan dukungan terhadap program BSPS. Namun, dirinya berharap kepada pemerintah daerah agar meng-alokasikan anggaran dana pendamping. Mengingat, dari pemerintah pusat dana pendamping tidak disediakan.

“Kadang saya kasihan juga, lihat petugas pendamping yang turun lapangan menggunakan dana pribadi. Padahal, program BSPS sangat bagus untuk membantu me-ngentaskan kemiskinan,’’ ucapnya.

Adapun penerima BSPS tersebut berada di tujuh kecamatan. Pertama, Kecamatan Meral, tepatnya Kelurahan Sungai Raya, ada 20 unit. Selanjutnya Kecamatan Buru, Kelurahan Buru ada 74 unit, Kecamatan Moro ada dua lokasi yaitu Kelurahan Moro 30 unit dan Desa Pauh 30 unit. Untuk Kecamatan Durai di Desa Tanjung Kilang 80 unit, Desa Telaga Tujuh 30 unit dan Desa Sanglar 70 unit. Kecamatan Kundur Utara di Desa Prayun 20 unit, dan Kelurahan Tanjungberlian Kota 21 unit.

Kecamatan Ungar di Desa Sungai Buluh 30 unit, Desa Batu Limau 30 unit, Desa Ngal 135 unit dan Kelurahan Alai 52 unit dengan total keseluruhannya 622 unit. Sedangkan, pada tahun 2018 lalu Kabupaten Karimun mendapatkan 649 unit untuk delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun.

Dengan model konstruksi rumah dapat berbentuk rumah tembok, rumah setengah tembok, rumah kayu non panggung dan rumah panggung. Dimana, satu keluarga akan mendapatkan bantuan BSPS sebesar Rp 17,5 juta untuk pembelian bahan material Rp 15 juta dan Rp 2.5 juta untuk upah tukang. (tri)