PRO KARIMUN – Prediksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun tahun 2020 di angka Rp 1,47 triliun. Hal ini diketahui setelah Bupati Karimun Aunur Rafiq membacakan rencana Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 dalam rapat paripurna, Rabu (9/10/2019).

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Yusuf Sirat serta Wakil Ketua I Safri Sandi, dan Wakil Ketua II Rasno. Sedang-kan anggota DPRD yang hadir sebanyak 26 orang. Tampak juga, Wakil Bupati Anwar Hasyim.

Rafiq menyebutkan, untuk Pendapatan Daerah diprediksi sebesar Rp 1,41 triliun. Bila dibandingkan dengan target APBD murni 2019 sebesar Rp 1,37 triliun, maka terjadi peningkatan target pendapatan pada 2020 sebesar 2,90 persen.

Sedangkan Belanja Daerah, dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2020 diproyeksikan sebesar Rp 1,47 triliun. Maka belanja untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,65 persen dibandingkan belanja daerah pada APBD murni 2019 sebesar Rp1,56 triliun.
Sementara untuk pembiaya-an pada rancangan KUA PPAS APBD 2020 diproyeksi sebesar Rp 60 miliar. Sedangkan pe-ngeluaran pembiayaan tidak ada atau nihil.

ilustrasi

”Dibandingkan antara target pendapatan dengan belanja daerah dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2020, maka terdapat selisih atau defisit sebesar Rp 60.012.043.000. Maka selisih tersebut ditutup dengan penerimaan pembiayaan, sehingga selisih antara anggaran pendapatan dengan belanja daerah menjadi nihil,” terang Rafiq.

Di sisi lain, delapan fraksi DPRD Karimun mengapresiasi sekaligus menyetujui rancangan KUA PPAS APBD 2020 untuk dibahas selanjutnya di Badan Anggaran. Namun begitu, cukup banyak juga masukan yang diberikan sejumlah fraksi untuk bupati maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar memperbaiki kinerja di 2020.

”Sesuai dengan tema pembangunan nasional, sudah sepatutnya pemerintah lebih memperhatikan pemerataan infrastruktur, dan kelestarian lingkungan. Terpenting, bagaimana bisa menarik sebanyak-banyaknya investasi agar masuk ke Kabupaten Karimun,” ujar Ketua Fraksi PDIP Sulfanow Putra.

Sedangkan Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura), lebih fokus agar pemerintah serius dalam menggali sumber-sumber potensi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

”Untuk menunjang pemba-ngunan, sudah selayaknya pemerintah serius mencari atau menggali sumber-sumber penghasilan yang berpotensi mendongkrak pendapatan asli daerah. Terutama dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2),” ungkap Ketua Fraksi Hanura Adi Hermawan. (enl)

Loading...