PRO KARIMUN – Jangka waktu jatuh tempo untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah berakhir pada Kamis (30/10/2019). Berdasarkan data yang dicatat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karimun, penerimaan dari sektor PBB sudah mendekati target.

“Berdasarkan laporan per 30 September 2019 realisasi penerimaan dari PBB sebesar Rp 6,7 miliar atau 96.88 persen dari target. Untuk diketahui, tahun ini target penerimaan sebesar Rp 7 miliar. Kita tetap optimis sampai dengan akhir tahun target penerimaan PBB akan tercapai. Hanya, membayar setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda,’’ ujar Kepala Bapenda Kabupaten Karimun Kamarulazi kepada Batam Pos, Selasa (8/10).

ilustrasi

Tidak menutup kemungkinan, katanya, realisasi penerimaan PBB bisa melebihi target. Artinya, wajib pajak yang belum melunasi PBB masih bisa melakukan pelunasan atau pembayaran di tempat yang sudah ditentukan. Dan, pembayaran yang disertakan dengan denda akan termasuk penerimaan. Untuk itu, pihaknya optimis jika pada akhirnya nanti realisasi penerimaan PBB akan mencapai target.

“Kita yakin, para wajib pajak yang belum membayar PBB tetap akan membayar PBB yang terhutang. Sebab, jika tidak membayar tahun ini, secara otomatis jumlah tagihannya akan bertambah pada tahun depan. Meski demikian, bersempena dengan HUT ke-20 Kabupaten Karimun, kita akan mengusulkan ke Bupati Karimun untuk memberikan dispensasi melalui surat keputusan untuk membebaskan denda bagi wajib pajak yang belum melunasi PBB,’’ papar Kamarulazi.

Namun, lanjut Kamarulazi, dispensasi untuk tidak dikenakan denda terhadap wajib pajak yang terlambat membayar PBB hanya berlaku satu bulan. Terhitung mulai tanggal HUT Kabupaten Karimun sampai dengan tanggal yang sama pada bulan depan tetapi saat ini pihaknya menunggu keputusan Bupati Karimun. (san)

Loading...