Bupati Karimun Aunur Rafiq, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim dan Ketua DPRD Karimun M Yusuf Sirat usai melakukan penandatangani NPHD dengan KPU dan Bawaslu Karimun sebagai penyelenggaran Pilada Karimun 2020. F.DOK KPU KARIMUN UNTUK BATAMPOS

PRO KARIMUN – Pemerintah kabupaten Karimun, telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama penyelenggaran Pilkada 2020 yaitu KPU dan Bawaslu Karimun. Penandatangan NPHD dilakukan oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq sebagai pemberi hibah kepada penerima hibah Ketua KPU Karimun Eko Purwandoko dan Ketua Bawaslu Karimun Nurhidayat yang didampingi oleh Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim dan Ketua DPRD Karimun M Yusuf Sirat di rumah Dinas Bupati Karimun.

’’ Dana hibah untuk Pilkada 2020, totalnya mencapai Rp27 miliar yang terbagi dua. Untuk KPU Karimun sendiri Rp16,4 miliar lebih dan Bawaslu Karimun Rp10,7 miliar lebih,’’ terangnya, Senin (30/9).

Anggaran hibah untuk Pilkada yang diberikan kepada kedua penyelenggaran tersebut, memang tidak sesuai dengan yang diusulkan sebelumnya. Alasannya, karena terjadi rasionalisasi anggaran di semua OPD yang terimbas juga kepada para penyelenggaran Pilkada. Diharapkan anggaran yang sudah ditandatangani tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi penyelenggara Pilkada.

’’Insyallah dana hibah yang kita berikan, dapat dipergunakan oleh penyelenggara Pilkada. Saya yakin, mereka (KPU dan Bawaslu Karimun-red) sudah berpengalaman dalam pengelolaan dana hibah,’’ ungkapnya.

Sementara itu Ketua KPU Karimun Eko Purwandoko mengatakan, dari yang diajukan Rp21 miliar kemarin terjadi rasionalisasi juga dan mendapatkan sharing dari Pemprov Kepri untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri menjadi Rp19 miliar. Dengan demikian, untuk kabupaten Karimun sendiri juga terjadi perubahan yang akhir disetujui melalui penandatangan NPHD Rp16,4 miliar. Untuk itu pihaknya, akan melakukan penyesuaian anggaran lagi untuk tahapan Pilkada nanti.

“Apa boleh buatlah. Tahap awal, kita akan gunakan sosialisasi dahulu Rp250 juta yang telah dianggarkan di APBD-P. Sedangkan, sisanya di APBD 2020 yang nantinya sekitar bulan Januari dapat dicairkan secara bertahap. Sebab, pada bulan Januari sudah banyak kegiatan atau masuk tahapan Pilkada,’’ ujarnya.

Terpisah Ketua Bawaslu Karimun Nurhidayat mengungkapkan, anggaran yang sangat minim tersebut akan dimaksimalkan untuk proses tahapan Pilkada serentak dalam pengawasan hingga tingkat Kelurahan/Desa. Dimana, sebelumnya diusulkan sebesar Rp14 miliar dan disetujui Rp10,7 miliar lebih.

“Kita maksimalkan anggaran yang ada sajalah, sesuai aturan dari Bawaslu Pusat. Paling penting, proses tahapan Pilkada harus sesuai dengan koridor aturan yang ada,’’ ungkapnya.(tri)

Loading...