PRO KARIMUN – Mengantisipasi penuntutan dan mempunyai legalitas, mulai tahun angaran 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak-yat (PUPR) Kabupaten Karimun akan membuat sertifikat jalan-jalan yang menjadi milik Pemkab Karimun.

“Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan pertemuan belum lama ini di Jakarta, memang pemerintah kabupaten harus membuat sertifikat jalan-jalan yang menjadi milik kabupaten,’’ kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karimun Zulfan kepada Batam Pos, Rabu (4/9).



Jalan kabupaten yang dimaksud adalah jalan yang biaya pembuatannya berasal dari kabupaten. Karena, ada jalan yang ada di kabupaten namun bukan milik kabupaten. Mi-salnya, jalan nasional dan provinsi.

“Yang berarti biaya pembuatan jalannya berasal dari pemerintah pusat dan provinsi,” jelasnya.

Sesuai dengan data yang ada, jalan milik Pemerintah Kabupaten Karimun yang ada di seluruh kabupaten panjangnya 800 kilometer (km). Sementara, untuk jalan provinsi panjangnya 147 km. Untuk diketahui, Jalan Coastal Area sudah menjadi jalan milik provinsi. Sehingga, pengelolaan jalannya ditangani provinsi. Seperti perbaikan atau peningkatan jalan aspal. Sedangkan, untuk jalan nasional atau milik pemerintah pusat tidak panjang. Yakni, hanya 27 km.

“Hanya saja, memang saat ini memang belum diberikan tanda. Maksudnya, Jalan Coastal Area tidak ada papan tanda yang dipasang menunjukkan itu jalan milik provinsi. Begitu juga Jalan Poros tidak ada papan tanda yang menyebutkan itu jalan milik kabupaten,’’ papar Zulfan.

Terkait rencana pembuatan sertifikat jalan tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Insya Allah mulai tahun angaran baru akan dibuat secara bertahap jalan yang menjadi milik kabupaten. Untuk tahap awal, mungkin Jalan Raja Oesman dan Jalan Pertambangan yang akan diajukan pembuatan sertfikat.

‘’Dengan adanya sertifikat, sudah tentu pencatatan aset milik pemerintah kabupaten menjadi lebih jelas dan detil.

Sedangkan, untuk jalan yang menjadi milik pemerintah pusat dan provinsi, maka bukan kewenangan kita untuk membuat sertifikat. Yang jelas,kalau sertifikat sudah ada, maka dapat menghindari klaim atau gugatan pihak lain kepada pemerintah kabupaten,’’ jelasnya. (san)

Loading...