Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan ESDM Karimun M Yosli ketika memberikan materi sosialisasi Perbup Nomor 5 Tahun 2018 kepada para pemilik atau pengelola toko modern.

PRO KARIMUN – Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan ESDM Karimun menggelar sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Karimun Nomor 5 Tahun 2018 tentang izin usaha toko modern kepada para pemilik atau pengelola mini market dan toko modern serta para pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM).

”Dari hasil sosialisasi Perbup nomor 5 tahun 2018, maka bagi pemilik mini market atau toko modern yang ada di Kabupaten Karimun wajib melaksanakan kemitraan dengan UKM minimal 20 persen dari jumlah seluruh barang yang diperdagangkan,’’ jelas Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan ESDM Karimun M Yosli, Selasa (3/9/2019).



Kenapa demikian, kata Yosli, agar produk UKM bisa beredar di pasaran mulai dari warung kecil, toko, hingga toko modern. Sehingga, produk UKM tersebut bisa meningkatkan ekonomi pelaku UKM itu sendiri. Dengan demikian, ke depan bisa berkembang UKM dan dapat tumbuh dengan pesat.

”Para pemilik atau pengelola mini market atau toko modern yang menyediakan tempat pajangan produk UKM tidak diperbolehkan memungut bayaran sewa tempat,’’ terangnya.

Para pemilik atau pengelola mini market atau toko modern yang ada di Kabupaten Karimun akan dikenakan sanksi administratif apabila para pemilik Izin Usaha Toko Modern (IUTM), melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUTM.

Secara bertahap, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun akan memberikan teguran secara tertulis paling banyak tiga kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 hari kerja.

”Nah, ketika mereka pemilik atau pengelola mini market atau toko modern masih tidak mengindahkan surat teguran dari kita. Maka, konsekuensinya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melakukan pencabutan IUTM yang masih membandel,’’ tegasnya.

Dalam sosialisasi tersebut, panitia menghadirkan narasumber dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan ESDM.

Selain itu, juga dihadirkan kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. (tri)

Loading...