PRO KARIMUN – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Karimun 2019 tidak kunjung disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun hingga saat ini. Akibatnya, pekerjaan pada 2018 atau tunda bayar Rp42 miliar kepada pihak ketiga terancam tidak dibayar sesuai waktu yang dijanjikan.

Rancangan Perubahan (RP-APBD) Kabupaten Karimun yang disampaikan Bupati Karimun Aunur Rafiq yaitu sebesar Rp 1,3 triliun lebih. Dan kemarin dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karimun bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

”Belum (disahkan), masih dalam pembahasan finishing dengan OPD. Karena, terjadi rasionalisasi di setiap OPD dan direncanakan akan disahkan menjadi Perda APBD-P pada tanggal 26 Agustus mendatang,’’ jelas Ketua DPRD Karimun M Yusuf Sirat, Selasa (20/8/2019).

Ditanya tentang bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya sudah dicoret oleh Banggar namun kembali ditemukan dalam APBD-P. Ia menjawab, kalau tentang alokasi anggaran bansos tersebut belum bisa dipastikan karena masih dalam pembahasan bersama OPD terkait.

”Sabar dulu, kita sedang pembahasan untuk sinkronisasi di setiap OPD. Agar, dalam pengesahan APBD-P nanti tidak ada permasalahan lagi. Termasuk, tunda bayar Rp 42 miliar kepada pihak ketiga tetap menjadi prioritas,’’ terangnya.

Sedangkan, Ketua Forum Komunikasi Kontraktor Kabupaten Karimun (FK4) Ismet mengatakan, janji dari Pemerintah Daerah (Pemda) Karimun akan melunasi pekerjaan pada 2018 lalu.

Semula, akan dilunasi pada bulan Juli lalu namun tertunda dan sekarang kembali meleset pada minggu ketiga bulan Agustus. Dimana, pekerjaan pada tahun 2018 mencapai Rp 52 miliar yang sudah dibayarkan Rp 10 miliar di APBD murni.

”Sesuai janji Bupati Karimun pada minggu ketiga bulan Agustus. Nah, sekarang sudah lewat dan saya sangat meragukan akan dibayar di APBD-P sisanya Rp 42 miliar,’’ tegasnya.

ilustrasi

Terpisah mantan anggota DPRD Karimun Raja Zurantiaz sangat menyesalkan, terjadinya keterlambatan pengesahan APBD-P Kabupaten Karimun tahun 2019. Terutama, dalam perencanaan anggaran yang terkesan saling tidak mau mengalah antara legislatif dan eksekutif. Sehingga, berdampak luas terhadap pergerakan ekonomi di Karimun.

’’Anda bisa lihat sendiri, pembangunan di Kabupaten Karimun hanya berapa persen. Yang jelas, apabila tidak mampu keuangan daerah, jangan membuat APBD hingga triliunan,’’ tanyanya.

Sebelumnya, Bupati Karimun Aunur Rafiq menjanjikan bahwa untuk pembayaran tunggakan kepada pihak ketiga yang telah mengerjakan proyek pada tahun 2018 akan dibayarkan pada minggu ketiga bulan Agustus.

”Tetap, diprioritaskan untuk tunggakan Rp 42 miliar kepada kontraktor pasti dibayarkan, tapi harus ada proses dilalui paling tidak minggu ketiga bulan Agustus mendatang,’’ ungkapnya.

Pantauan di gedung DPRD Karimun, terlihat para wakil rakyat yang termasuk dalam Banggar sedang melakukan pembahasan anggaran APBD-P. Satu per satu OPD datang, ada yang diwakili, ada juga langsung kepala dinas maupun kepala badan.

Selain itu, sekretariat DPRD Karimun sedang melakukan gladi kotor untuk mempersiapkan pelantikan wakil rakyat terpilih pada 29 Agustus nanti.

’’Waduh baru sampai kantor dewan, datang pemberitahuan ditunda lagi,’’ keluh salah seorang ASN dari Dinas Kesehatan. (*)