BupatI Karimun Aunur Rafiq menyerahkan Rancangan Perubahan APBD 2019 kepada Ketua DPRD Karimun M Yusuf Sirat untuk dibahas, Rabu (31/7/2019).
foto: batampos.co.id / Tri Haryono

PRO KARIMUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun menggelar rapat paripurna dalam rangka pembacaan pidato pe-ngantar nota keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Karimun (RP-APBD) 2019 oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Karimun M Yusuf Sirat dan anggota DPRD Karimun, serta tamu undangan yang hadir.

”Dari RAPBD 2019, terjadi perubahan belanja kita yaitu Rp 1,396 triliun yang akan disahkan pekan depan. Ini berarti terjadi penyusutan sebesar Rp 200 miliar lebih dari APBD murni sebesar Rp 1,556 triliun lebih,’’ jelas Yusuf usai sidang paripurna, Rabu (31/7/2019).

Prediksi APBD perubahan dilakukan rasionalisasi di semua OPD yang akan dibahas oleh tim badan anggaran secara maraton. Walaupun, terjadi rasionalisasi tapi pembangunan infrastruktur tetap berjalan hingga akhir tahun nanti. Termasuk Rp 42 miliar lebih tunda bayar kepada rekanan pihak ketiga sudah diprioritaskan harus dilunasi.

’’Ya benar, termasuk hutang proyek 2018 lalu. Termasuk tunjangan kerja (tukin) tidak jadi dihilangkan. Artinya, tahun ini semua diselesaikan termasuk pekerjaan di tahun 2019 ini. Agar, tahun depan tidak terjadi defisit lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengungkapkan, RP-APBD 2019 sudah disampaikan kepada dewan untuk dilakukan pembahasan. Pekan depan akan disahkan, yang selanjutnya dua pekan ke depan baru dikonsultasikan ke Gubernur Kepri untuk disetujui.

’’Tanggapan yang disampaikan oleh fraksi akan saya jawab secara tertulis tentang RP-APBD 2019. Prioritas tunggakan Rp 42 miliar kepada kontraktor pasti dibayarkan, tapi harus ada proses dilalui paling tidak minggu ketiga bulan Agustus mendatang,’’ ungkapnya.

Terpisah, ketua Forum Komunikasi Kontraktor Kabupaten Karimun (FK4) Ismet mengatakan, pihaknya sudah bosan janji-janji dari Pemkab Karimun yang akan melunasi pekerjaan pada 2018 lalu. Sebab, dari beberapa bulan lalu hingga hearing dengan DPRD Karimun telah dijanjikan akhir bulan Juli akan dilunasi. Namun, kenyataannya terjadi kemoloran untuk kesekian kali.

’’Kemarin kita sempat mau melakukan aksi turun ke jalan. Tapi, dari pihak pemerintah melalui Sekda memohon untuk diurungkan dan telah berjanji akan melunasi tunggakan tersebut secara bertahap,’’ katanya.

Sebelumnya, Fraksi Gerindra menolak pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), perubahan APBD Kabupaten Karimun, tahun anggaran 2019 di Gedung DPRD Karimun, Senin (29/7). (tri)