PRO KARIMUN – Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak untuk 42 desa di Kabupaten Karimun pada tahun depan berkemungkinan akan ditunda. Hal ini mengingat tahun depan juga akan diselenggarakan pemilihan kepala derah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Karimun secara serentak.

’’Keputusan memang belum diambil. Namun, dari beberapa kali rapat internal dengan Organi-sasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada kaitannya dengan desa, memang mengarah pada penundaan kegiatan pilkades serentak,’’ ujar Sekda Kabupaten Karimun M Firmansyah kepada, Senin (22/7/2019).

Firmansyah menuturkan, jika berdasarkan amanat Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa, pilkades serentak akan dimulai pada Juni tahun depan. Namun, perlu diingat pada tahun depan tahapan pilkada sudah dimulai Februari.

Kapolsek Kundur Utara/Barat AKP Edi Suryanto tengah bersama anggota, Linmas, panitia saat meninjau pelaksanaan Pilkades Teluk Radang, November 2018, lalu.

Agar pelaksanakan pemilihan bisa berjalan lancar, lanjut Sekda, memang berencana untuk menunda pilkades serentak dan baru akan dilaksanakan pada 2021. Meski demikian, keputusan akhir nantinya akan disampaikan ke Bupati Karimun. Setelah itu, baru akan dibuat surat secara resmi tentang penundaaan ini. Salah satu tujuannya agar pelaksanaan pilkada yang agendanya lebih besar bisa berjalan lancar.

Dengan adanya penundaan pilkades sampai dengan 2021, maka kepala desa yang habis masa jabatannya akan ditunjuk pejabat sebagai pelaksana tugas (Plt). Sesuai dengan aturan yang berlaku, yang bisa menjabat sebagai Plt adalah pegawai kecamatan dengan pangkat minimal golongan tiga.

“Artinya, tidak bisa kades yang sudah habis masa jabatan menjabat kembali sebagai Plt,” paparnya.

Dikatakannya, untuk tahun ini, tepatnya sampai akhir tahun ada tiga kepala desa yang habis masa jabatannya. Nantinya pemerintah kabupaten akan membuat surat dan menunjuk seorang Plt dari kantor camat.

”Artinya, bukan pihak kecamatan yang menunjuk, melainkan pemerintah kabupaten,” katanya. (san)