batampos.co.id – Pembahasan laporan pertanggungjawaban pemerintah (LPP) Kabupaten Karimun terkait kinerja 2018 sudah selesai. Sehingga, salah satu tugas kerja yang harus segera dituntaskan adalah pembahasan APBD perubahan 2019.

’’Kita sama-sama tahu bahwa kondisi keuangan sedang menurun. Artinya, semua bidang anggaran dilakukan rasionalisasi. Sehingga, diharapkan semua pihak harap maklum dan bersabar, karena sampai saat ini memang APBD Perubahan belum tuntas pembahasannya,’’ ujar Ketua DPRD Kabupaten Karimun M Yusuf Sirat, Jumat (12/7).

Dalam pembahasan anggaran, katanya, badan anggaran (Banggar) akan terus menggesa agar pembahasannya bisa cepat selesai. Karena meski terjadi rasionalisasi anggaran, tidak berarti sama sekali tidak ada proyek pembangunan.

ilustrasi

”Kalau masih ada proyek pembangunan yang harus di lelang, sudah tentu membutuhkan waktu untuk mempro-sesnya. Tidak semua proyek pembangunan ditunda tahun depan. Masih cukup banyak yang tetap dipertahankan karena dilihat dari skala prioritasnya,” jelasnya.

Proyek tersebut dibutuhkan masyarakat dan harus diprioritaskan pengerjaannya. Mi-salnya, pembuatan jalan baru dan rehab peningkatan jalan.

“Kalau ini ditidakan, maka sudah tentu masyarakat akan kecewa. Untuk itu, tetap ada proyek-proyek yang dipertahankan,’’ jelasnya.

Dikatakannya, dalam bulan ini diperkirakan pembahasan KUA PPAS ABPD perubahan bisa diselesaikan, Setelah itu, tahapannya selanjutnya peme-rintah akan memasukkan nota keuangan.

Sedang pembahasan nota keuangan tidak membutuhkan waktu lama, karena pembahasan utama itu di KUA PPAS. Dengan menggesa pengesahan, berarti juga mempercepat proyek yang lelang.

”Jangan sampai akhir tahun masih ada proyek yang belum selesai pengerjaannya,” tegas Yusuf. (san)

Loading...