batampos.co.id – APBD Kabupaten Karimun 2019 ditetapkan sekitar Rp 1,5 triliun. Hingga semester pertama, serapan anggaran baru 45 persen. Itu pun ha-nya untuk operasional mulai dari pembayaran gaji pegawai hingga operasional pemerintahan dan pengerjaan infrastruktur.

’’Benar, baru 45 persen penyerapannya. Kita optimis, masih ada waktu merealisasikan anggaran APBD Karimun hingga akhir tahun nanti,’’ jelas Bupati Karimun Aunur Rafiq, Kamis (11/7).

Rafiq mengatakan, saat pembangunan proyek fisik sudah ada yang dikerjakan. Sudah banyak juga proyek infrastruktur yang berasal dari anggaran pusat dan daerah yang sedang berjalan. Meski kebanyakan masih dalam tahap lelang.

’’Sekarang kita masuk dalam pembahasan APBD-Perubahan yang kemungkinan turun menjadi Rp1,4 triliun. Ada rasionalisasi akibat beberapa pendapatan yang tidak tercapai baik itu di daerah maupun di pusat. Sehingga, terpengaruh terhadap APBD Karimun,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Karimun M Yusuf Sirat me-ngatakan, terjadinya rasiona-lisasi di APBD Perubahan untuk menutup desifit yang terjadi. Sehingga, pengerjaan inftrastruktur tidak bisa direaliasasikan semuanya. Ia berharap dalam penyusunan anggaran untuk 2020 mendatang lebih berhati-hati.

ilustrasi

’’Kemungkinan minggu ketiga bulan ini sudah kita sahkan APBD-P. Termasuk, tunggakan kepada pihak ketiga yang harus dibayar Rp 40 miliar,’’ jelasnya.

Salah satu tokoh masyarakat Karimun Raja Jurantiaz mengkritisi kinerja Pemkab Karimun dalam menganggarkan alokasi APBD. Kesalahan dalam penganggaran menurutnya akan berdampak kepada publik dimulai dari lambannya pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dalam pembangunan proyek fisik yang telah masuk dalam APBD Karimun terjadi keterlambatan.

Pantauan di lapangan, pembangunan infrastruktur baru dimulai pada awal Juli ini. Padahal seharusnya proyek-proyek tersebut bisa dikerjakan sejak Maret lalu. Menurut seorang kontraktor, hal ini juga tidak lepas karena ada beberapa kontraktor yang khawatir pembayaran dari Pemkab akan lambat. Sama halnya seperti tahun lalu, di mana banyak pekerjaan yang sudah selesai, tapi proses pembayaran dari pemerintah daerah terkendala.

’’ Kalau pekerjaan fisik ba-nyak sih, mulai dari penunjukan langsung (PL) maupun lelang. Masalahnya, kalau kita kerjakan ada jaminan nggak dari pemerintah akan segera dibayar,?. Ini akan menjadi masalah buat pengusaha,’ keluh salah seorang kontraktor. (tri)