ilustrasi

batampos.co.id – Sukirman, mantan Kades Sawang Selatan, Kundur Barat, yang menjadi terdakwa tunggal dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa (DD) telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Rabu (3/7/2019) lalu.

Pada sidang perdana tersebut, usai Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan sesuai hasil pemeriksaan, terdakwa mengakui seluruh perbuatannya menyelewengkan sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) dana desa periode 2016-2018 yang kerugian negaranya sebesar Rp 252 juta.

Dengan diakuinya seluruh perbuatannya, menurut Kasipidsus Kejari Karimun, Andriansyah, maka tidak ada lagi eksepsi atau keberatan. Sehingga majelis hakim yang dipimpin Guntur Kurniawan meminta JPU untuk menghadirkan saksi-saksi pada dua pekan mendatang atau tepatnya hari Rabu depan (17/7).

Saksi dalam kasus korupsi dana desa ini sendiri cukup banyak, jumlahnya lebih dari 10 orang.

”Pekan ini kami akan layangkan surat ke para saksi. Sehingga nantinya para saksi dapat mempersiapkan atau menjadwal waktunya hadir bersaksi ke persidangan di Tanjungpinang. Hal ini mengingatkan domisili saksi berada di Pulau Kundur. Selain itu, jarak tempuh dari Kundur ke Tanjungpinang juga membutuhkan waktu lebih dari dua jam. Sehingga surat pemberitahuan harus sampai lebih awal,” ujar Andriansyah, Sabtu (6/7).

Seperti diberitakan sebelumnya mantan Kades Sawang Selatan, Sukiran, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun terkait penyelewengan Silpa DD sejak 2016-2018.

Dana yang diselewengkan tersebut untuk kebutuhan pribadi. Salah satunya untuk membayar utang terdakwa kepada pihak lain. Untuk bisa mendapatkan DD yang dipegang oleh bendahara, terdakwa menggunakan memo untuk keperluan kantor. Memo permintaan uang dari terdakwa ke bendahara ikut dijadikan barang bukti.

Dalam kasus ini, Sukiran dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu JPU juga menjunctokan pasal 64 KUH-Pidana yang dapat diartikan perbuatan terdakwa dilakukan berkelanjutan. Kemudian JPU juga menjuncto ke pasal 3 Undang-Undang Tipikor. (san)

Loading...