f.tri haryono
Kasi Datun Kejari Tanjungbalai Karimun M Hatta berdialog dengan salah seorang dari perusahaan penunggak iuran BPJS Tenaga Kerja, Mei lalu.

PRO KARIMUN – Sebanyak 30 perusahaan di Kabupaten Karimun menunggak pembayaran BPJS Tenaga Kerja. Total tunggakan seluruh perusahaan tersebut, mencapai Rp470 juta.

Petugas Pengawas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Batam, Adly mengaku, pihaknya segera memanggil perusahaan penunggak iuran BPJS Tenaga Kerja tersebut. Untuk pemanggilan BPJS Tenaga Kerja bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun.

Tahap pertama, kata Adly, sudah ada sejumlah perusahaan yang mau melunasi iuran BPJS Tenaga Kerja. Bagi yang belum membayar, masih diberikan kesempatan untuk melunasi di tahap kedua melalui Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun.

“Kita lihat nanti, apakah perusahaan tersebut ada niat untuk melunasi tunggakannya atau tidak. Salah satunya, perusahaan granit yang tunggakannya mencapai Rp318 juta,” terang Adly, Kamis (4/7/2019).

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Karimun M Hatta RS mengaku, pihaknya bertugas untuk melakukan pemanggilan terhadap perusahaan yang menunggak maupun belum mendaftarkan perusahaan dan karyawannya ke BPJS Tenaga Kerja.

“Kepada perusahaan yang belum melakukan kewajiban, silakan diselesaikan. Apabila batas waktu yang sudah ditentukan belum juga dilaksanakan, maka diambil langkah-langkah ke proses hukum nantinya,” ungkapnya.

Sementara Ketua Serikat Pekerja Aneka Industri, Feserasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI) Kabupaten Karimun Muhammad Fajar sangat mendukung program BPJS Tenaga Kerja. Di mana, iuran BPJS Tenaga Kerja untuk memberikan perlindungan bagi buruh yang bekerja di perusahaan.

“Sangat merugi bagi buruh atau karyawan yang tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja. Karena gaji mereka dipotong setiap bulan oleh perusahaan untuk iuran BPJS Tenaga Kerja. Jadi, perusahaan besar maupun kecil, tetap diharuskan menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja,” tegasnya. (tri)