batampos.co.id – Setelah sempat fakum beberapa tahun, wacana Kundur Kabupaten memisahkan dari kabupaten Karimun belakangan ini kembali mencuat.

Bupati Karimun Aunur Rafiq sempat menyinggung pemekaran Kabupaten Kundur saat menghadiri acara halal bi halal bersama mahasiswa di Kundur Rabu (12/6/2019) lalu. Pada intinya bupati Karimun mendukung sepenuhnya wacana pemekaran Kabupaten Kundur.

Dalam keteranganya Rafiq menyampaikan tidak menutup kemungkinan Kundur menjadi Kabupaten tersendiri terpisah dari Karimun. Saat ini kita harus melakukan berbagai persiapan salah satunya mempersiapkan infra struktur. Dan sesuai dengan undang-undang harus mempersiapkan diri menjadi kabupaten persiapan selama tiga tahun, sebelum menjadi daerah otonomi baru (DOB).

Kantor bupati persiapan yang terletak di jalan Sunaryo KM 5 Tanjungbatu Barat

Menanggapi hal tersebut Wijoyokesumo salah satu tokoh perjuangan pemekaran kabupaten kepulauan Kundur (BP2K3) saat dimintai tanggapan mengatakan jika ditanya sampai saat ini masyarakat masih mengharapkan adanya pemekaran. Alasanya dengan pemekaran kabupaten kepulauan Kundur dapat memangkas rentan kendali sekaligus demi kesejahteraan masyarakat. Dikatakan masalah pemekaran daerah otonomi baru (DOB) berada di tangan pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah. Sementara sampai saat ini pemerintah pusat masih moratorium tentang pemekaran daerah baru (DOB).

“Pemekaran daerah otonomi baru (DOB) menjadi kewenangan pemerintah pusat, karena sudah ada moratorium. Sehingga pemerintah daerah hanya sekedar mengusulkan, semua tergantung dengan pemerintah pusat. Satu-satunya jalan jika pulau Kundur dimekarkan menjadi kabupaten menunggu pemerintah pusat mencabut moratorium tentang DOB,”terang Wijoyo.

Wacana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) dihembuskan sejak tahun 2012 di bawah pembina badan persiapan pemekaran kabupaten kepulauan Kundur (BP2K3) almarhum Abdul Malik. Bahkan sejumlah tokoh lain juga ikut memperjuangan pemekaran kabupaten kepulauan Kundur, sayangnya sampai saat ini belum menuai hasil. Terlebih setelah adanya moratorium pemerintah pusat tentang DOB. (ims)

Loading...