Salah satu drainase yang selesai pekerjaannya menggunakan dana APBD 2018 lalu. Hingga kini belum dapat dibayarkan oleh Pemkab Karimun.
foto: batampos.co.id / TRI HARYONO

batampos.co.id – Ketua Forum Komunikasi Kontraktor Kabupaten Karimun (FK4), Ismet, mempertanyakan tentang belum dibayarnya sejumlah kontraktor rekanan Pemkab Karimun. Padahal pembayaran kontraktor rekanan Pemkab Karimun ini sudah dianggarkan dalam APBD 2019.

”Hingga Selasa (28/5) baru beberapa rekanan kontraktor yang dibayarkan dari Rp10 miliar yang telah dianggarkan di APBD 2019. Tapi tidak semuanya dibayarkan pada kontraktor rekanan Pemkab Karimun,” keluh Ismet

Kondisi ini diperparah saat pihaknya berupaya untuk meminta daftar rekanan kontraktor di Dinas PUPR dipersulit. ”Kami mau meminta kejelasan dari anggaran sebesar Rp 10 miliar berapa rekanan kontraktor yang sudah terbayarkan dan sisanya berapa lagi,” ungkapnya.

“Apalagi hari ini (Selasa, red) adalah hari terakhir pembayaran. Dan diperparah lagi, dari pihak Badan Keuangan Daerah (BUD) katanya tidak ada uang di kas,” jelas Ismet.

Dalam pertemuan di DPRD Karimun beberapa waktu lalu, kekurangan pembayaran sebesar Rp 40 miliar lebih tersebut akan diusulkan dalam APBD-P 2019 yang diajukan Rabu (29/5).

Namun, salah satu anggota DPRD Karimun yang menyatakan bahwa apabila pembayaran Rp 10 miliar tidak dapat diselesaikan pada bulan Mei, maka tidak akan ditindaklanjuti pengajuan kekurangan anggaran.

”Selain itu, Bupati berjanji melunasi sisa pekerjaan tahun 2018 lalu sebesar Rp 40 miliar lebih pada bulan Juli mendatang. Jika demikian pembayaran akan mengalami kemunduran lagi seperti yang Rp 10 miliar ini,” ungkapnya.

Bahkan, kata Ismet, dalam pertemuan dengan Bupati Karimun bahwasanya untuk pekerjaan tahun 2019 sudah bisa dikerjakan. Sebab, anggaran sudah ada dan bisa dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Namun, lagi-lagi pihaknya menelan pil pahit dari BUD yang menyatakan kas lagi kosong.

”Nah, parahnya lagi ada rekan kita sudah mengerjakan pekerjaan tahun anggaran 2019. Kalau pekerjaan tahun anggaran 2018 tidak kunjung dibayar, kita akan proses jalur hukum. Anda bisa bayangkan, rekanan kontraktor tiap pekan ditelepon oleh toko bangunan, kapan bayar. Belum lagi, bayar bunga bank,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Karimun Aunur Rafiq berjanji akan melunasi semua rekanan kontraktor yang telah mengerjakan proyek ditahun 2018 pada akhir bulan Juli. Setelah pengesahan APBD-P nanti, karena sudah kewajiban pemerintah daerah setelah hasil audit BPK RI.

”Waktu itu ada kendala dalam menyusun anggaran dan pengesahan pada 30 September lalu. Dan belum bisa memprediksi, bahwa anggaran kita punya berapa. Makanya, di APBD 2019 tidak dianggarkan utang rekanan kontraktor sekitar Rp 40 miliar,” kata Aunur Rofiq.

Sementara itu salah seorang kontraktor mengungkapkan, dirinya telah mengerjakan pekerjaan secara lelang membangun drainase untuk mengatasi banjir di Pulau Karimun. Namun, hingga sekarang belum juga dibayarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karimun. (san)