SEJUMLAH perwakilan perusahaan penunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan sedang mendengarkan arahan dari petugas BPJS Ketenagakerjaan Karimun dan Kejari Karimun.
Dokumentasi BPJS Ketenagakerjaan Karimun untuk Batam Pos

batampos.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Karimun memberikan tenggat waktu puluhan perusahaan yang belum melunasi tunggakan iurannya hingga 31 Mei nanti. Hal tersebut dikatakan Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Karimun, Rudyanto Panjaitan, Senin (13/5/2019) siang.

Total tunggakan sebanyak 30 perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan yang nilainya mencapai Rp 474 juta lebih. Tunggakan terbesar ada di salah satu perusahaan granit yang mencapai Rp 318 juta lebih.

Selama dua hari pemanggilan sejak Kamis (9/5) lalu oleh Kejari Karimun, ada empat perusahaan yang melunasi pembayaran tunggakannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan dari 100 perusahaan yang belum mendaftarkan jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ikut dipanggil Kejari Karimun, hanya ada lima perusahaan yang langsung mendaftar karyawannya.

”Ini kami fokuskan terlebih dahulu untuk perusahaan yang menunggak iuran agar segera melunasi sampai batas akhir,” ujar Rudyanto.

Sesuai MoU dengan Kejari Karimun, apabila perusahaan dengan batas waktu yang ditentukan belum membayar tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan, maka akan dilimpahkan ke Kejari Karimun untuk diproses ke persidangan.

Sebab dari 26 perusahaan yang belum melunasi tunggakannya, sudah masuk dalam kategori pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS pasal 15 ayat 1 yang berbunyi; pemberi kerja secara bertahap, wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial.

”Apabila nanti masih ada perusahaan yang tak mau membayar tunggakannya, maka akan kami proses secara hukum,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Karimun M Hatta RS mengatakan, pihaknya bertugas untuk melakukan pemanggilan terhadap perusahaan yang menunggak maupun belum mendaftarkan perusahaannya dan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. (tri)