batampos.co.id – Sebanyak ratusan perusahaan yang berdiri di Kabupaten Karimun dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Karimun, Rabu (8/5/2019) siang.

Rinciannya 30 perusahaan dipanggil karena kedapatan belum membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan selama satu tahun.

Sedangkan 100 perusahaan yang juga dipanggil pihak Kejari Karimun kedapatan belum mendaftarkan karya-wannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pemanggilan perusahaan yang bisa dikatakan nakal tersebut dibenarkan oleh Kepala BPJS ketenagakerjaan Karimun Rudyanto Panjaitan.

”Pemanggilan ini akan kami lakukan selama dua hari berturut-turut. Kemarin, hari Selasa (7/5) kami memanggil 30 perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan hari ini (kemarin) kami memanggil 100 perusahaan yang belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Kejari Karimun bukan tanpa alasan memanggil perusahaan nakal yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan serta yang tak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.

Pemanggilan tersebut merupakan implementasi dari Mou antara BPJS Ketenagakerjaan Karimun dengan Kejari Karimun sebagai jaksa pengacara negara di Karimun.

Terkait pemanggilan ratusan perusahaan oleh Kejari Karimun, karena perusahaan tersebut sudah melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan pasal 15 ayat 1 yang tertulis pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial.

”Apabila setelah dipanggil, perusahaan tersebut masih saja tak mau bayar iuran atau tak mau mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, akan ada sanksi pidananya yang tak main-main ancaman penjaranya yakni hingga 8 tahun lamanya dan dengan paling banyak mencapai Rp 1 miliar,” terang Rudyanto.

Khusus untuk 30 perusahaan yang menungga iuran BPJS Ketenagakerjaan selama setahun, kalau ditotal jumlah tunggakannya mencapai Rp 470 juta lebih. Tunggakan yang paling besar ada di salah satu perusahaan tambang yang sampai saat ini aktif melakukan proses produksi.

”Setelah kami hubungi perusahaan yang menunggak iuran BPJS, baru ada beberapa perusahaan yang langsung melunasi tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaannya. Berarti masih ada itikad baik juga dari ratusan perusahaan yang membandel itu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Karimun M Hatta RS menegaskan, pihaknya bertugas untuk melakukan pemanggilan terhadap perusahaan yang menunggak maupun belum mendaftarkan perusahaannya dan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan.

”Kami mengimbau kepada perusahaan yang belum melakukan kewabijbannya, silakan langsung diselesaikan. Apabila dalam batas waktu yang sudah ditentukan belum juga dilaksanakan, kami dari Kejari Karimun akan mengambil langkah hukum dan memproses perusahaan nakal tersebut,” ujarnya. (tri)