f.tri haryono
Ketua PN Kelas II TBK Joko Dwi Atmoko menandatangani pembangunan zona integritas WBK dan WBBM di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Selasa (5/3/2019).

batampos.co.id – Pengadilan Negeri Kelas II Tanjungbalai Karimun melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Selasa (5/3/2019). Pencanangan zona integritas dihadiri langsung oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq, dan tamu undangan lainnya.

Ketua PN Kelas II Tanjungbalai Karimun Joko Dwi Atmoko mengatakan, pencanangan zona integritas sesuai Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi. Termasuk Peraturan Menteri PAN RB no 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK, dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah.

Loading...

“Mohon dukungan. Ini baru pencanangan menuju Wilayah Bebas Korupsi. Intinya kami ingin menciptakan Pengadilan Negeri Kelas II TBK bisa meningkatkan layanan terhadap pencari keadilan,” ungkap Joko Dwi Atmoko.

Dengan pencanangan, pembangunan zona integritas menuju WBK, dan WBBM di lingkungan Pengadilan Negeri kelas II TBK sebagai bentuk komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi. Penerapan zona integritas merupakan salah satu formula yang tepat untuk mewujudkan badan peradilan yang agung sesuai dengan visi dan misi dari Mahkamah Agung RI. Sehingga, diharapkan ada perbaikan secara nyata di masa yang akan datang.

“Salah satunya, memaksimalkan fasilitas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Jadi mulai pegawai pengadilan hingga hakim tidak berhubungan memberikan pelayanan. Sehingga, pelayanan keadilan harus lewat PTSP yang bisa memberikan kritikan dan  saran kepada pengadilan negeri sebagai indeks kepuasan masyarakat,” ungkapnya.

Sedangkan Bupati Karimun Aunur Rafiq mengungkapkan, pihaknya mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas II Tanjungbalai Karimun. Sehingga, bisa sama-sama memberikan dukungan supaya terwujud WBK dan WBBM.

“Kita sangat mendukung. Supaya, masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum yang bebas korupsi,” jawabnya. (tri)

Loading...