Potret rumah warga miskin di Kabupaten Karimun.

batampos.co.id – Komisi I DPRD Karimun menyoroti kinerja Dinas Kesehatan yang dinlai lamban dalam menangani warga miskin penerima layanan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan. Padahal sudah tiga bulan sejak diputus tidak berlaku layanan kesehatan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) maupun Jamkesda.

Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Karimun telah mengalokasikan anggaran di tahun 2019 sebesar Rp8 miliar untuk layanan kesehatan masyarakat miskin. Tapi data JKN penerima bantuan iuran (PBI) dari Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan belum sinkron.

Loading...

“Dalam rapat kerja bersama Komisi I, Dinkes, Dinsos, dan camat se Kabupaten Karimun, tak ada data valid untuk penerima JKN-PBI. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp8 miliar. Jadi, apa kerja Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan selama ini,” keluh Ketua Komisi I, Anwar Abubakar, Senin (4/3/2019) kemarin.

Dengan dana sebesar Rp8 miliar, kata Anwar Abubakar, setidaknya ada 26 ribu jiwa warga miskin sudah tertangani untuk pelayani kesehatan gratis. Nyatanya, tidak ada angka pasti penerima layanan kesehatan gratis paska berakhirnya SKTM dan Jamkesda.

“Jadi kami menggesa kepada Dinkes, dan Dinsos segera memvalidasi penerima bantuan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu. Sehingga data tersebut bisa terintegrasi ke JKN-PBI,” tegas Anwar Abubakar.

Sementara Ketua Fraksi PKS, HM Taufiq menggesa Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan segera memvalidasi data penerima bantuan kesehatan bagi warga miskin di Kabupaten Karimun. Sehingga bisa diintegrasikan ke JKN-PBI yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

“Lebih cepat lebih bagus. Dan kalau bisa, minggu depan sudah kita dengar Dinas Kesehatan MoU dengan BPJS Kesehatan untuk penanganan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin ini,” tegas HM Taufiq.

Dinkes Siapkan 27 Ribu Penerima BPJS Kesehatan Gratis

Sementara Dinas Kesehatan Karimun sudah membuka pendaftaran bagi warga miskin, dan tidak mampu untuk menerima bantuan BPJS Kesehatan secara gratis. Dengan persyaratan, harus memiliki KTP-el, surat rekomendasi dari Ketua RT, Desa atau Lurah dan Camat.

Layanan kesehatan gratis ini bisa juga diperuntukan bagi petugas RT, RW, Kader Posyandu, dan penyakit kronis. Tentunya, penerima harus melalui seleksi.

“Untuk kabupaten Karimun mendapatkan kuota 27 ribu bagi penerima BPJS Kesehatan gratis,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Karimun Rachmadi.

Dikatakan Rachmadi, tujuan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tersebut, untuk mengakomodir warga kurang mampu yang tidak masuk ke dalam data pemerintah pusat. Sebab, begitu semuanya sudah selesai maka langsung di SK-kan nantinya.

“Tinggal tunggu dari Pusat kapan direalisasikan BPJS Kesehatan gratis ini. Pokoknya, kita ingin mempermudah warga kurang mampu mapun warga miskin supaya bisa memanfaatkan BPJS Kesehatan gratis,” ujarnya. (enl)

Loading...