f.tri haryono
Suasana sidang perdata mantan Dirut BUP Karimun.

batampos.co.id – Mantan Dirut BUP Karimun, Firdaus Hamzah menggugat PT Karya Karimun Mandiri (KKM). Pasalnya, nama penggugat masih tercantum sebagai Direktur di PT KKM dalam izin operasional di Kementerian Perhubungan.

Hal ini dinillai telah terjadi pelanggaran sesua Pasal 34 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan RI no.51 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut.

Selain itu, tergugat, dan para turut tergugat telah melakukan perubahan specimen tanda tangan rekening atas nama PT KKM tanpa konfirmasi, dan pemberitahuan terdahulu kepada penggugat selaku Direktur PT KKM berdasarkan RUPS Luar Biasa 27 Juli 2015, dan RUPS tanggal 21 September 2015 sesuai UU RI no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

”Dengan alasan ini penggugat mengajuka gugutan ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun sudah,” ungkap Muhammad Sayuti sebagai Kuasa Hukum Penggugat Firdaus Hamzah dalam sidang perdata, Selasa (26/2/2019).

Dalam sidang perdata  nomor 50/PDT.G/2018/PN.TBK itu,  penggugat juga memasukkan Direktur PT KKM (tergugat I), Komisaris PT KKM (tergugat II), dan Pemkab Karimun (tergugat III).

Selanjutnya, turut tergugat pertama PT BNI cabang Karimun, tergugat kedua PT Bank Mandiri Cabang Karimun dan tergugat ketiga PT Bank Riau Kepri cabang Karimun yang dipimpin oleh Hakim ketua Yanuarni Abdul Gaffar dengan dua Hakim Anggota Agus Soetrisno dan Antoni Trivolta diruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun.

” Sesuai permintaan dari para tergugat dan turut tergugat, maka saya persilahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan repliknya,” kata Hakim Ketua Yanuarni Abdul Gaffar.

Dalam pembacaan replik oleh penggugat Firdaus Hamzah melalui kuasa hukumnya dari LBKH An-Nisa Batam Muhammad Sayuti dan Hanafi menyampaikan, bahwa tergugat satu yaitu Direktur PT KKM masih menggunakan nama penggugat dalam izin PT KKM di Kementerian Perhubungan. Sehingga, telah terjadi pelanggaran sesuai dengan pasal 34 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan RI no51 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut.

Kemudian, tergugat dan para turut tergugat telah melakukan perubahan specimen tanda tangan rekening atas nama PT KKM tanpa konfirmasi dan pemberitahuan terdahulu kepada penggugat selaku Direktur PT KKM berdasarkan RUPS Luar Biasa 27 Juli 2015 dan RUPS tanggal 21 September 2015. Hal ini sesuai dengan UU RI no40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

” Dengan alasan ini penggugat mengajuka gugutan ini ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun sudah tepat,” ungkap Muhammad Sayuti sebagai kuasa hukum penggugat Firdaus Hamzah.

Dengan selesainya pembacaan replik dari penggugat maka, Hakim ketua Yanuarni Abdul Gaffar menjadwalkan kembali sidang lanjutan dengan pembacaan replik dari tiga tergugat dan tiga turut tergugat dua minggu kedepan. Sementara itu pantauan dilokasi persidangan hadir penggugat Firdaus Hamzah dengan menggunakan kameja.

” Kita ingin mencari keadilan. Padahal, klien kami sudah diberhentikan secara hormat pada 21 September 2015 lalu. Tapi, kenapa hingga sekarang pihak PT KKM masih menggunakan nama klien kami selaku badan kepelabuhanan yang pemegang sahamnya Pemkab Karimun,” jelas Muhammad Sayuti usai sidang. (tri)

Loading...