Pantai Telunas Moro

batampos.co.id – Polemik lahan antara PT lsland Connections lnternational (PT ICC), sebagai pengelola Telunas Resort di Desa Sugie, Kecamatan Moro, dengan warga, sampai juga ke Bupati Karimun Aunur Rafiq. Hal itu, diketahui setelah Bupati menerima surat melalui Kuasa Hukum PT ICC.

“Benar, pihak Telunas telah menyurati kita. Saya harap, masing-masing pihak bisa menahan diri agar tidak terganggu wisman yang berkunjung ke Telunas Resort,” jelas Aunur Rafiq, Selasa (19/2/2019).

Loading...

Sebab, kata Rafiq, Pemkab Karimun tidak bisa memutuskan polemik yang terjadi atas lahan tersebut. Artinya, permasalahan ini sudah ditangani pihak Polda Kepri. Namun Bupati menyarankan kedua belah pihak untuk melakukan pembicaraan kembali bagaimana menyelesaikan polemik lahan tersebut.

“Kita lihat proses hukumnya bagaimana. Kalau Pemkab Karimun tidak bisa memutuskan,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Karimun M Yusuf Sirat.

“Pada prinsifnya, lembaga DPRD Karimun tidak bisa memutuskan terhadap polemik ini. Karena proses teknisnya bukan di DPRD,” tegas Yusuf Sirat.

Namun begitu, kata kader Partai Golkar ini, secara politis pihaknya tetap menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondisif di dunia investasi. Terutama, dunia pariwisata yang ada di Kabupaten Karimun.

“Proses yang paling pas adalah, di pengadilan untuk mengetahui sahnya kepemilikan lahan tersebut. Walaupun, pihak yang berkopeten sudah turun langsung ke lapangan,” kilahnya.

Sebelumnya, Kuasa hukum Johanes Bagus Dharmawan dari PT lsland Connections lnternational (PT ICC), mengklaim lahan yang dikelola PT ICC dengan bukti sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) bernomor 32.03.01.03.3.00001.

Kemudian diperkuat dengan berita acara dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun yang telah melakukan pengukuran pengembalian batas atau penetapan batas nomor 16/2018 yang menyatakan bahwa batas-batas yang berdampingan adalah PT ICI (Barat), Pantai (Selatan), Djuri (Timur), PT ICI (Utara), PT SMTP (Utara), Usman H Yasin (Utara).

“Di sini kita ingin memberikan klarifikasi, supaya tidak menjadi kegelisahan para karyawan yang bekerja di Telunas. Dan untuk kepastian hukum, dari pihak BPN Kabupaten Karimun melakukan pengukuran lagi, yang disimpulkan bahwa bidang tanah yang dimohon tidak mengalami perubahan bentuk dan luas,” jelas Johanes dari AKHH Lawyers.

Dengan demikian, status lahan yang dikelola oleh PT ICI yang berdiri Telunas Resort ini sah. Artinya, di lokasi tersebut tidak ada pemilik lain, selain PT ICI itu sendiri. Sehingga, apabila pihak-pihak yang tidak puas dari hasil produk BPN maupun Pemerintah silahkan melalui jalur hukum.

“Klien kita mengikuti prosedur semuanya. Dan paling penting adalah, jangan sampai terganggu para wisatawan luar negeri yang berkunjung ke sana. Bahkan, lebih dari 100 karyawan di sana kita berdayakan masyarakat setempat,” ungkapnya.

Mencuatnya kasus sengketa lahan Pantai Telunas tatkala Zainuddin Ahmad mengaku memiliki lahan Pantai Telunas yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan BPN tahun 1991. Sementara sertifikat HGB yang dikantongi PT ICC selaku pengelola Telunas Beach Resort tahun 2006.

“Saya tidak tahu apa dasar BPN berani mengeluarkan HGB tanpa berkoordinasi pemilik lahan,” ujar Zainuddin Ahmad beberapa waktu lalu.

Sejak itu, penyelesaian sengketa lahan terus diupayakan dengan cara musyawarah. Bahkan beberapa kali dilakukan hearing di DPRD Karimun.

Setelah melalui proses panjang, namun sengketa lahan Pantai Telunas tidak kunjung terselesaikan. Kedua belah pihak masih saling mengklaim atas lahan pantai tersebut. Hingga akhirnya PT ICC meminta perlindungan ke Polda, dan menyurati Bupati Karimun. (tri)

Loading...