batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun menggelar rapat koordinasi penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Sabtu (9/2/2019) lalu. Rapat yang berlangsung di Hotel Aston Karimun itu, diikuti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Karimun.

“Rakor yang kita gelar menitikberatkan pada persiapan tahapan selanjutnya. Salah satunya tentang jumlah surat suara di setiap TPS yang sudah diatur dalam undang-undang yakni sesuai dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah DPTb dan ditambah 2 persen,” jelas Ketua KPU Karimun Eko Purwandoko.

Loading...

Mulai tanggal 17 Februari atau sepekan ke depan, KPU mulai merekapitulasi jumlah pemilih pindahan. Oleh karenanya, bagi pemilih yang ingin pindah lokasi pencoblosan, diminta segera mengurus formulir A5.

“Nah, saya himbau bagi pemilih yang akan pindah memilih agar urus formulir A5. Nanti kita akan melakukan rekapitulasi pemilih dalam DPTb yang akan dilakukan satu tahap lagi. Yakni, satu bulan sebelum hari pemungutan suara,” ungkap Eko.

Dengan demikian, pemilih yang sudah mengurus formulir A5 nantinya merupakan pemilih pindahan yang sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur UU. Artinya, tidak semua pemilih bisa mengurus formulir tersebut, namun harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Dapat dicontoh, seperti pemilih yang sedang menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain saat hari pemungutan suara atau pencoblosan. Atau pemilih yang sedang dirawat inap di Rumah Sakit atau Puskesmas, penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial, atau panti rehabilitasi dan menjalani rehabilitasi narkoba.

Selain itu pemilih yang menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi. Termasuk pindah domisili dan atau tertimpa bencana alam.

“Intinya, kita ingin mempermudah bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya nanti. Yang jelas, harus melalui prosedur. Mulai dari pindah antar kecamatan, kabupaten, provinsi ada aturannya nanti,” tegasnya. (tri)

Loading...