Gubernur Nurdin Basirun saat meninjau Pulau Asam yang diusulkan menjadi KEK.

batampos.co.id – Pemerintah belum merealisasikan usulan Pulau Asam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Status Hutan Produksi Konversi (HPK), dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang ada di wilayah Pulau Asam, menjadi kendala sebelum ditetapkan sebagai KEK.

“Penetapan Pulau Asam sebagai KEK belum ada perkembangan lanjut. Hasil rapat yang kita ikuti beberapa waktu lalu, hanya menunggu pinjam pakai hutan di pulau tersebut,” sebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun, Sularno, Jumat(8/2/2019).

Loading...

Soalnya, lanjut Sularno, di Pulau Asam terdapat status Hutan Produksi Konversi, dan Hutan Produksi Terbatas. Luas kawasan HPK, dan HPT mencapai 351 hektare.

Untuk itu, sebelum dijadikan KEK harus dilakukan pinjam pakai untuk kedua lahan itu. Pengajuannya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK). Jika memang disetujui, tinggal menunggu proses penetapan.

“Jika memang proses pinjam pakai HPK dan HPT disetujui, tidak berarti status kedua hutan tersebut bisa dihilangkan. Artinya, investor yang akan mengelola pulau tersebut harus menyisakan minimal 30 persen kawasan hijau. Dengan adanya kawasan hijau, maka pulau tersebut tidak gersang, dan tetap bisa menjadi tempat hidup bagi ekosistem lainnya,” paparnya.

Tentunya, lanjut Sularno, jika Pulau Asam ditetapkan sebagai KEK, dapat meningkatkan investasi di Karimun. Seiring dengan hal itu, perushaan yang akan membangun pulau tersebut akan membutuhkan tenaga kerja.

“Tegasnya, KEK disetujui, tenaga kerja lokal bisa terserap,” ungkapnya. (san)

Loading...