batampos.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Karimun, masih menerapkan sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 sebagai pedoman PPDB untuk 2019.

Sistem zonasi mengikuti aturan yang baru. Artinya, calon siswa sudah menetap minimal selama enam bulan di zonasi sekolah yang dituju.

Loading...

“Dengan adanya Permendikbud yang baru ini, kita di daerah siap melaksanakannya,” tegas Kepala Disdik Karimun, Bakri Hasyim, Sabtu (19/1/2019).

Yang perlu diketahui, PPDB SD, dan SMP Negeri di bawah pengawasan Dinas Pendidikan tidak lagi dipungut biaya alias gratis. Selain itu, dalam Permendikbud yang baru juga disebutkan bahwa menggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dihapuskan. Karena Kemendikbud menemukan penyalahgunaan SKTM untuk masuk sekolah favorit.

“Bersyukur, di Karimun tidak pernah ditemukan penggunaan SKTM untuk masuk sekolah tertentu. Karena memang sudah gratis, dan tidak diperlukan lagi SKTM,” tegasnya.

Menyinggung daya tampung siswa SD dan SMP negeri, Bakri memperkirakan semua dapat tertampung. Selain itu, Disdik juga mengingatkan setiap kepala SD dan SMP negeri untuk transparan mengenai jumlah pelajar baru yang akan diterima.

“Kita akan ingatkan kepala sekolah SD maupun SMP untuk terbuka terkait daya tampung siswa baru, dan harus disesuaikan dengan lokal yang tersedia,” imbuh Bakri. (san)

Loading...