Tiang pancang Pelabuhan Malarko masih berjejer di atas laut Karimun,. Sejak dibangun tahun 2008 lalu, pelabuhan dibiarkan mangkrak begitu saja.

batampos.co.id – Kantor Kesyahbandaran, dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungbalai Karimun, kembali akan mengusulkan kelanjutan pembangunan pelabuhan malarko. Sehingga proyek yang mangkrak selama 10 tahun, kembali bisa dilanjutkan pada 2020.

“Kita masih menyusun dokumen untuk bahan usulan pembangunan Malarko melalui anggaran pusat,” jelas Plt Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas II Tanjung Balai Karimun H Mappeat, belum lama ini.

Untuk penyusunan dokomen tersebut, KSOP siap berkoordinasi dengan Bupati Karimun.

“Intinya, pelabuhan untuk peti kemas itu bisa dimanfaatkan. Apalagi, sudah terbangun akses jalan di daratnya,” tuturnya.

Mengenai kelengkapan dokumen awal pembangunan pelabuhan Malarko, Mappeat tidak mengetahui pasti. Sebab, tidak satupun pejabat menyimpan dokumen tersebut.

“Kan saya sudah bilang, tahun lalu ketika saya tanya semua pejabat, dokumen proyek tidak ada satupun. Mulai dari pemenang tender, KPAnya siapa, maupun dokumen kontraknya termasuk dari Dinas Perhubungannya tidak ada,” ungkapnya.

Terkait status lahan pelabuhan Malarko yang belum ada kejelasan, Mappeat mengaku sudah menemui pihak BPN Karimun.

“Jawabnya, akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah,” terangnya.

Untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan Malarko, kata Mappeat lagi harus ada tim teknis dari akademisi yang mengerti infrastrukktur kepalabuhan. Karena, saat dilihat kondisi pelabuhan tersebut cukup aneh dimana-mana pembangunan pelabuhan dimulai dari darat ke laut. Bukan, sebaliknya dari laut ke darat termasuk pembangunan trestle (jalan dermaga) yang terlalu panjang.

“Kita usulkan dululah, apakah dibangun ulang atau dilanjutkan dengan kondisi fisik seperti itu. Yang jelas, saya hanya menerima saja sekarang ini,” jawabnya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsemen Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari melihat langsung proyek pembangunan pelabuhan Malarko di Desa Pongkar Kecamatan Tebing, Senin (29/10) lalu. Proyek yang sudah menghabiskan anggaran APBN Rp250 miliar tersebut mangkrak sejak tahun 2008 silam.

Pelabuhan Malarko tersebut digembar-gemborkan menjadi pelabuhan bongkar muat bertaraf international.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. supaya segera diusut sehingga bisa diketahui punca permasalahannya,” kata Mappeat. (tri)

Yuk Baca