f.tri haryono/batampos
Kakanwil DJBC Khusus Kepri, Agus Yulianto memperlihatkan benih baby lobster hasil penegahan.

batampos.co.id – Patroli Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Khusus Kepri, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 95.750 ekor benih baby lobster, Senin (24/12) lalu. Nilai hasil tegahan dua jenis baby lobster di perairan Pulau Patah, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun itu, mencapai Rp12 miliar lebih.

Ada dua jenis baby lobster yang berhasil diamankan. Di antaranya jenis baby lobster pasir sebanyak 87 ribu dengan nilai jual sebesar 8 dolar AS. Sedangkan jenis baby lobster mutiara sebanyak 8.750 ekor dengan nilai jual 15 dolar AS.

Loading...

“Kalau dikurskan 1 dolar AS sama dengan Rp14,611, maka total nilai jual keseluruhan benih baby lobster mencapai Rp12,086,949,750,” jelas Kakanwil DJBC Khusus Kepri Agus Yulianto.

Keberhasilan jajaran DJBC Khusus Kepri menggagalkan aksi penyelundupan, berawal dari informasi masyarakat. Diinfokan, ada rencana pengangkutan baby lobster keluar dari daerah pabean Indonesia. Informasi tadi langsung ditindaklanjuti dengan melakukan patroli bersama Kanwil DJBC Khusus Kepri, dan KPU BC Tipe B Batam di sekitar perairan Pulau Patah.

Sekitar pukul 09.30 WIB, patroli BC melihat kapal HSC (high speed craft) yang menggunakan mesin 4×300 PK Fourstroke berkecepatan tinggi melintas dengan cepat. Melihat gerakan mencurigakan itu, petugas patroli memberikan peringatan dengan menghidupkan lampu polisi, disertai tembakan ke udara.

Namun pelaku tidak mengindahkan peringatan tersebut, dan terus melaju. Mendapat perlawanan, patroli BC langsung melakukan pengepungan dengan penambahan armada kapal patroli laut BC di sekitar perairan Pulau Jello.

“Karena sudah terdesak, nakhoda memilih mengkandaskan kapal di dalam hutan bakau. Pelaku berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan pemeriksaan di dalam kapal, terdapat 13 kotak polystyrene berisikan baby lobster,” ungkap Kakanwil.

Untuk diketahui, benih lobster termasuk jenis hewan laut yang dilarang ditangkap maupun diperjualbelikan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no.56/PERMEN-KP/2016. Yakni terkait larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster (panulirus spp), kepiting (scylla spp) dan rajungan (portinus pelagicus spp) dari wilayah Republik Indonesia. Jika tertangkap pelaku dapat diancam hukuman sesuai pasal 102A huruf (a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Kepabeanan.

“Untuk tersangka, bisa dipidana penjara 10 tahun dengan denda paling tinggi Rp5 miliar,” beber Agus.

Selanjutnya barang bukti sebanyak 95,750 benih baby lobster hasil penegahan, akhirnya dilepas di perairan Tokong Yu, Kabupaten Karimun. Pelepasan dilakukan setelah dilakukan serah terima kepada Kepala Kementerian Kelautan dan Perikanan Tanjungpinang.

Ada 1.000 Kasus

Sementara Kasi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi BKIPMHI Kota Tanjungpinang, Arrofik menyebutkan, kasus penyelundupan baby lobster sudah terendus sejak tahun 2015 lalu. Hingga tahun 2018, tercatat hampir 1.000 kasus penyelundupan baby lobster terdata di Kementerian Perikanan dan Kelautan. Tertinggi terjadi pada tahun 2017 lalu, mencapai 500 lebih kasus dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.

“Karena belum ada teknologi yang mempu mengembangbiakkan baby lobster, maka ketika terjadi penegahan, harus kita lepas ke alam terbuka untuk berkembang dan tumbuh,” terang Arrofik.

Sedangkan lobster yang boleh ditangkap yakni tidak dalam masa bertelur. Atau dengan panjang di atas delapan centimeter, dan berat di atas 200 gram atau 2 ons. (tri)

Loading...