Foto Triharyono
KPU Karimun menggelar pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPTHP 2, Senin (10/12) di Hotel Alisan Tanjungbalai Karimun.

batampos.co.id – Tercatat sebanyak 72 pemilih berstatus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masuk dalam DPTHP tahap 2 di Kabupaten Karimun. Terbanyak ODGJ berasal dari Kecamatan Kundur Utara yakni 17 orang.

Loading...

Kemudian diikuti, Kecamatan Kundur sebanyak 12 ODGJ. Sedangkan Kecamatan Karimun, dan Moro, tercatat sebanyak 10 ODGJ. Sementara Kecamatan Ungat terdapat 11 ODGJ, dan masing-masing satu ODGJ untuk Kecamatan Durai, Meral Barat, dan Buru. Hanya Meral, dan Tebing tidak terdapat ODGJ.

“Memang terdapat 72 pemilih ODGJ dan sudah dimasukkan dalam DPTHP-2. Namun untuk teknisnya belum ada aturan dari KPU Pusat. Kita tunggu sajalah arahan KPU Pusat untuk dimasukkan dalam DPT,” ungkap Komisioner KPU Karimun, Mardanus.

Untuk rekapitulasi, dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tahap 2, KPU Karimun kembali menggelar rapat pleno di Hotel Alisan, Senin (10/12) lalu. Hasilnya, ditetapkan sebanyak 170.504 pemilih. Rinciannya, jenis kelamin perempuan 83.602 pemilih, dan laki-laki 86.902 pemilih yang tersebar di 71 kelurahan dan desa se Kabupaten Karimun dengan 780 TPS.

“Jadi jumlah DPT kita terjadi penambahan sebanyak 1.714 pemilih dari penetapan DPTHP-2 pada bulan November lalu sebanyak 168.790. Nanti akan dilakukan pleno lagi ditingkat KPU Provinsi Kepri, kemudian secara berjenjang tingkat Pusat. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi,” kata Ketua KPU Karimun Eko Purwandoko.

Terjadinya penambahan pemilih dalam satu bulan ini yang sebelumnya berjumlah 2.352 pemilih. Menjadi 1.714 pemilih, setelah dilakukan pencermatan oleh KPU, ternyata yang memenuhi syarat sebanyak 638 pemilih. Mulai dari data baru, data TMS dan perubahan data.

“Pemilih penyandang disabilitas ada 433 pemilih, sudah kita masukkan di DPTHP-2. Yang jelas, untuk jumlah TPS masih tetap tidak ada perubahan,” ungkapnya.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Karimun M Fadli menyebutkan, proses DPTHP-2 sudah berjalan sesuai aturan. Sehingga terjadi perubahan data pemilih tidak menjadi hal yang krusial.

“Paling penting sinkronisasi data harus bisa bersinergi dengan kita (Bawaslu, red),” singkatnya.(tri)

Loading...