batampos.co.id – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepri di Tanjungpinang telah menjatuhkan vonis terhadap mantan Kepala Dinas Sosial Karimun, Indra Gunawan selama 7 tahun 6 bulan penjara, Rabu (5/12) lalu. Vonis ini lebih ringan satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Meski vonis hukuman Indra Gunawan berkurang, namun uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi malah bertambah dari Rp2 miliar menjadi Rp2,728 miliar,” ungkap Kajari Karimun Taufan Zakaria melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Andriansyah kepada Batam Pos, Kamis (6/12) lalu.

Pengurangan hukuman juga diperoleh mantan Bendahara Dinsos, Ardiansyah selama 6 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan uang penggantian kerugian negaranya lebih kecil dari tuntuan JPU yakni dari Rp1.170.740.431, menjadi Rp327 juta saja.

“Untuk vonis lainnya, seperti denda dan subsider tetap sesuai tuntutan jaksa. Masing-masing terdakwa divonis denda Rp200 juta, dan subsider 3 bulan penjara jika tidak membayar denda,” terang Andriansyah.

Kendati putusan telah dibacakan, namun baik tim JPU maupun kedua terdakwa menyampaikan pikir-pikir untuk menerima atau menolak. Artinya, masih ada waktu tujuh hari untuk mengambil sikap.

“Yang jelas, jika perkara sudah inkrah maka kedua tersangka wajib membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan. Jika tidak membayar, maka harta benda milik kedua terdakwa akan disita oleh jaksa. Selanjutnya dilelang untuk menutup uang pengganti kerugian negara tersebut,” jelasnya.

Sesuai berita sebelumnya, Ardiansyah sempat menghilangkan diri ketika kasus korupsi mencuat ke permukaan. Surat panggilan dan peringatan dari Pemerintah Kabupaten Karimun sebanyak tiga kali, tidak ditanggapi.

Ternyata diketahui bersangkutan berada di negara China. Saat kembali ke Karimun, penyidik kepolisian mengajukan cekal, dan meminta kepada pihak imigrasi untuk melakukan penyitaan terhadap paspor milik Ardiansyah. (san)