Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Lulik (tiga kanan) menerima penyerahan berkas pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu dari Bawaslu Kabupaten Karimun, belum lama ini. (GAKKUMMDU Karimun Untuk Batam Pos)

batampos.co.id – Penegakan Humkum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Karimun meningkatkan perkara pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan dua calon legislatif (caleg) berinisial Ica dan Ak. Hal tersebut sesuai dengan hasil gelar perkara antara penyidik Satreskrim Polres Karimun, pihak Kejaksaan, sertaBawaslu Karimun.

”Gelar perkara atau pembahasan dugaan tindak pidana pemilu ini dilakukan dua tahap. Setelah pembahasan yang kedua kali, maka kita di Gakkumdu sudah berkeyakinan bahwa pelanggaran yang dilaporkan atau yang ditemukan oleh Panwascam Moro ini kuat diduga ada tindak pidana pemilu,” ujar Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Lulik Febyantara, Jumat (16/11).

Meski demikian, pihak Gakkumdu belum menetapkan tersangka dalam perkara pemberian hadiah di atas Rp 1 juta tersebut. Hingga saat ini pihak Gakkumdu masih melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. “Untuk tersangka, kita menunggu hasil pemeriksaan para saksi,’’ jelasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun, Nurhidayat secara terpisah menyebutkan, setelah dilakukan pembahasan pada tingkat Gakkumdu akhirnya dari tiga dugaan pelaku yang diduga melakukan politik uang, hanya dua orang yang dilaporkan. Pihaknya menyayangkan terjadinya pelanggaran tindak pidana Pemilu. “Apalagi, masa kampanye belum lama berjalan. Kita berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya,’’ ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, tiga orang DPRD Provinsi Kep-ri dan DPR berinisial Ak, Et, dan Ica diduga melakukan politik uang (money politic). Ketiganya dituding memberikan hadiah di atas Rp 1 juta pada panitia turnamen bola voli di Kampung Baru, Desa Selat Mie, Kecamatan Moro, beberapa waktu lalu.

Nurhidayat menyampaikan pa­ra caleg tersebut terjerat tin­dak pidana pemilu karena memberikan hadiah kepada pe­m­enang turnamen bola vol­i di atas ketentuan Rp 1 juta.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan tersebut juga tidak didaftarkan ke Bawaslu dan tidak ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian.

“Padahal pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai sejak 26 September sampai 20 Oktober lalu,” kata Nurhidayat saat menggelar konferensi pers di ruang media center kantor Bawaslu Karimun, Rabu (14/11).

Atas laporan warga, pihak Bawaslu melakukan klarifikasi kepada 17 orang saksi yang terdiri dari tiga orang pelapor, tiga orang terlapor, dua orang saksi ahli, dan sembilan orang saksi. “Pelanggaran tindak pidana pemilu sudah memenuhi unsur. Kini kasusnya sudah kita serahkan ke pihak Polres Karimun untuk ditindak lanjuti,’’ katanya.

Lulik menyampaikan bahwa Panwascam Moro bersama Ba­waslu Kabupaten Karimun me­nyerahkan laporan dugaan tin­dak pidana Pemilu yang dila­kukan oleh dua orang caleg sala­h satu partai, Kamis (15/11).(san)