batampos.co.id – Revisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi, saat ini dalam proses pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Karimun.

Ketua Pansus Ranperda Retribusi Harsono ketika dikonfirmasi Batam Pos mengatakan, pembahasan tersebut baru dimulai Selasa (13/11/2018) lalu bersama dinas terkait.

“Benar, baru pembahasan awal saja. Melakukan evaluasi perda retribusi yang lama, bersama dinas terkait untuk dilakukan revisi sesuai dengan aturan,” kata Harsono, Rabu (14/11).

Perda Retribusi No 9 tahun 2011 tersebut, mencakup tiga instansi yang dikenakan retribusi kedaerah. Seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Karimun yang dikenakan retribusi dalam kepengurusan kependudukan, kemudian RSUD M Sani terdapat retribusi pelayanan kesehatan dan Dinas Perikanan Karimun retribusi izin SIUP.

“Nah, nanti dalam Perda Retribusi ketiga instansi tersebut sudah tidak menarik retribusi lagi. Selain itu, akan terjadi perubahan tarif retribusi lagi,” jelasnya.

Dengan demikian, pihaknya akan ke Kementerian terkait untuk melakukan konsultasi terhadap Ranperda Retribusi. Sehingga, Perda Retribusi yang baru bisa segera diberlakukan. Sebab, ada beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah tidak sesuai dengan Perda Retribusi lama. Seperti Dinas Perikanan yang saat ini sudah diambil alih ke Provinsi dalam retribusinya, kemudian RSUD M Sani yang statusnya sudah berubah menjadi BLUD.

“Kalau Perda Retribusi lama ada 58 pasal. Dan kami targetkan akhir bulan ini selesai, selanjutnya disahkan menjadi Perda Retribusi baru,” ungkapnya.

Sebelumnya bupati karimun Aunur Rafiq menuturkan, Perda Retribusi harus dilakukan revisi lagi dengan alasan keputusan MK dan tidak sesuai dengan UU no 23 tahun 2006. Selain itu banyak kebijakan dari Pusat yang sudah tidak sesuai didalam perda tersebut. Sehingga, sangat perlu dilakukan revisi perda retribusi untuk menunjang peningkatan PAD ditahun 2019 mendatang.

“Ada beberapa pasal yang dilakukan revisi didalam Perda Retribusi, sesuai dengan putusan MK yang otomatis harus dilakukan revisi. Dan nanti akan bertambah retribusi, dengan adanya perubahan revisi itu sendiri,” ucapnya. (tri)