ilustrasi

batampos.co.id – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karimun yang digelar Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Karimun yang terdiri dari Disnaker, Apindo, BPS, serikat pekerja dan kalangan akademisi telah usai. Hasilnya UMK Karimun disepakati sebesar Rp 3.074.281.

“Pembahasan UMK yang digelar kemarin Senin (5/11) itu sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dasar pembahasannya sudah jelas, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Acuan lainnya adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 8,03 persen,” ujar Kadisnaker Karimun, Azmi Yuliansyah, Selasa (6/11) siang.

Setelah melalui perhitungan, lanjutnya, disepakati kenaikan UMK di Karimun untuk tahun depan sebesar Rp 228.515. Kalau ditambahkan ke nilai UMK tahun ini sebesar Rp 2.845.766, maka UMK Karimun sebesar Rp 3.074.281.

Masih kata Azmi, pada saat pembahasan, salah satu serikat pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Karimun tidak setuju dengan kenaikan upah sebesar Rp 228.515. Sehingga perwakilan dari FSPMI melakukan aksi walk out pada saat pembahasan UMK. Meski demikian, mayoritas dari DPK sudah menyetujuinya. Sehingga berita acara tetap ditandatangani tanpa keikutsertaan dari FSPMI.

“Pihak FSPMI meminta kenaikan upahnya untuk tahun depan sebesar 20 persen. Tentu saja dari kalangan pengusaha tidak setuju. Meski demikian, UMK yang telah selesai kami bahas, sudah di atas UMP Kepri dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 2,6 juta. Untuk itu dalam pekan ini hasil pembahasan UMK Karimun oleh DPK Karimun akan kami serahkan ke Bupati Karimun untuk disetujui. Setelah itu akan dikirimkan ke Gubernur Kepri,” terangnya.

Sementara itu Ketua FSPMI Karimun, Fajar membenarkan pihaknya walk out ketika pembahasan UMK Karimun 2019.

“Kami menginginkan kenaikan upah itu 20 persen. Hanya saja tak disetujui. Makanya kami keluar atau walk out dan tak menyetujui hasil pembahasan tersebut. Sejak adanya PP Nomor 78 Tahun 2015, kami tak setuju pembahasan UMK menggunakan dasar tersebut. Dari pimpinan organisasi di pusat juga sudah menyatakan tidak setuju,” ujar Fajar mengakhiri.(san)