batampos.co.id – Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari melihat langsung proyek pembangunan Pelabuhan Malarko di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Senin (29/10).

Proyek yang sudah menghabiskan anggaran Rp 250 miliar tersebut mangkrak sejak 2008 silam. Padahal pelabuhan tersebut digembar-gemborkan menjadi pelabuhan bongkar muat bertaraf internasional.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, supaya segera diusut. Di mana permasalahannya,” singkat Lagat, kemarin.

Kepala Seksi Lalu Lintas Laut (Kasi Lala) Kantor Kesyahbanda­ran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjung Balai Kar­imun, Mappeati men­gak­u sudah meminta dokumen pro­yek pembangunan, beberapa wak­tu lalu. Namun hingga kini­, ia tak kunjung mendapatk­annya.

“Sudah saya tanya semua pejabat, dokumen proyek tidak ada satupun. Mulai dari pemenang tender, KPA-nya siapa maupun dokumen kontraknya. Termasuk dari Dinas Perhubungannya, tidak ada,” jelasnya.

Sehingga, pihaknya menunggu dari Inspektorat Jenderal (Irjen) Perhubungan Laut yang turun langsung ke lokasi Pelabuhan Malarko, Jumat (26/10) lalu. “Aneh saja saya liat, dimana-mana pembangunan pelabuhan dimulai dari darat ke laut. Bukan, sebaliknya dari laut ke darat termasuk pembangunan trestle (jalan dermaga) yang terlalu panjang,” ungkapnya.

Kata Mappeati, untuk melan-jutkan proyek Malarko tersebut, harus dilakukan audit khusus agar jelas kemana anggaran yang cukup besar itu.

“Kenapa proyek Malarko tidak selesai? Di mana kendala saat itu tidak dilanjutkan?” ucapnya.

Tujuannya agar bisa dilanjutkan pembangunannya dan tidak bermasalah dengan hukum.

“Saya tegaskan, minta diaudit khusus pelabuhan Malarko itu. Saya jumpa bupati, pelabuhan Malarko belum ada sertifikat tanah, status lahannya juga belum jelas,” tuturnya.

Pantauan di lapangan, kondi­si pelabuhan Malarko terbengka­lai. Banyak tiang-tiang yang ke­ropos dan bengkok akibat ter­gerus pasang surut air laut. Su­dah beberapa kontraktor ya­ng melaksanakan pengerja­an tersebut, salah satunya PT Putri Salju Satria di 2011 mengerjakan fasp­el laut dan reklamasi laut dengan nilai pagu anggaran sekitar Rp 69 miliar. Namun, proyek tersebut tidak juga rampung.

Di sisi lain, Pemkab Karimun hanya membebaskan lahan untuk akses jalan seluas 1,6 hektare senilai Rp 200 Juta. Kemudian dilanjutkan pada 2012 oleh PT Tussens Krida Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp 48,9 miliar dengan bidang pengerjaan upper trestle seluas 162×9 meter dan talud kosong dengan luas 123 meter dan tinggi 5 meter.

”Tak jelaslah bang, saya aja tiap hari turun ke laut untuk menjaring ikan. Mubazir pelabuhan ini, lihatlah masa ada pelabuhan sepotong-sepotong,” kata Aan, salah seorang nelayan di Pelambung. (tri)