ilustrasi

batampos.co.id – Penggunaan sistem online single submission (OSS) belum berjalan optimal di Kabupaten Karimun. Sejak digulirkan beberapa waktu lalu, masyarakat yang mengajukan perizinan banyak yang mengeluh. Pasalnya, tidak semua persyaratan yang ada di dalam OSS sudah diberlakukan di Karimun.

”OSS itu sifatnya terpusat, pemohon perizinan di Karimun harus melalui sistem tersebut. Hanya saja masih banyak keluhan warga,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Karimun, Sularno, Rabu (24/10).

Misalnya, lanjut Sularno, permohonan izin mendirikan bangunan (IMB), pemohon harus mengisi sertifikat layak fungsi (SLF). Pemohon juga harus mendaftarkan SLF ke situs Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

”Sementara, di Karimun belum memberlakukan SLF tersebut,” bebernya.

Sehingga, pemohon IMB tidak mengetahui harus berbuat apa. Karena, sertifikat bangunan tersebut memang tidak ada di Karimun.

”Akhirnya mereka datang ke kantor untuk mendapatkan penjelasan,” ungkapnya.

Menurutnya, di satu sisi keberadaan OSS itu bagus untuk mempermudah masyarakat yang mengajukan permohonan. Hanya saja, disisi lain sistem tersebut belum optimal karena berbagai persoalan.

Menurut Suklarno, masalah seperti ini tidak hanya di alami Kabupaten Karimun saja, tapi juga dialami kabupaten lain.

Seperti di Kabupaten Sidoarjo dan daerah lain di Jawa Timur. Karena dia berharap, ke depan OSS ini memang benar-benar bisa berjalan dengan optimal.

”Karena, saat ini kalau ada keluhan, kita lakukan secara manual permohonannya,” bebernya lagi.

Sebelumnya, pihak DPM PTSP Kabupaten Karimun juga menemukan banyak kendala pada pelaksanaan OSS.

’’Sudah beberapa kali kita temukan kasus adanya pengusaha yang terkendala pengurusan untuk pengesahan. Karena setelah pengusaha mendaftar menggunakan OSS dan setelah itu mendapatkan nomor induk berusaha (NIB), maka untuk selanjutnya pengesahan dilakukan di tempat kita,’’ ujar Sularno.

Ketika akan disahkan, katanya, timbul masalah. Yakni, OSS tersebut tidak bisa diakses atau NIB sudah dipergunakan pengusaha lain atau ganda. ”Ini terjadi bukan satu atau dua kali, sudah sering ditemukan,” katanya.

Untuk itu, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Koordinator Perekonomian untuk memberikan pelatihan kepada stafnya. Sehingga, jika ditemukan kendala, bisa diatasi dengan cepat.

”Paling tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hal ini mengingat penggunaan sistim OSS belum bisa berjalan dengan maksimal,” katanya.

Namun hingga saat ini surat permintaan itu belum dibalas pihak kementerian.

”Memang pada saat sosialisasi OSS kita ikut, hanya saja secara detil seperti apa OSS itu staf kita tidak mengetahui. Makanya perlu dilatih,’’ paparnya.

Meski demikian, pihaknya terus berusaha mengatasi persoalan tersebut, karena OSS salah satu kemudahan yang disiapkan pemerintah. (enl)