batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kari­mun masih menemukan adany­a data pemilih ganda di Karimun. Ber­dasarkan laporan KPU Pusat terdapat 65 data ganda, da­ri Daftar Pemilih Tetap Hasi­l Perbaikan (DPTHP)-1 terdapat 30 pemilih ganda. Sedangkan dari laporan Bawaslu terdapat 96 data pemilih ganda.

Terkait persoalan tersebut, KPU Karimun melakukan pertemuan dengan Bawaslu Karimun dan partai politik (parpol) peserta pemilu. Pihak KPU ju­ga akan melakukan sinkroni­sasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Karimun untuk memastikan pemilih ganda tersebut.

”Salah satunya NIK ganda dengan orang yang berbeda. Artinya, NIK tersebut dipergunakan lebih dari satu orang,’’ jelas anggota KPU Karimun, Mardanus, Selasa (23/10).

Menurutnya, harus ada kejelasan dari pihak Disdukcapil Karimun untuk menentukan siapa yang berhak menggunakan NIK tersebut. Kemudian, pemilih satunya dengan NIK yang sama harus bisa mendapatkan NIK baru.

”Kalau tidak mendapatkan NIK, otomatis pemilih tidak berhak menggunakan hak pilihnya. Yang jelas, nanti kita tindaklanjuti bersama Disdukcapil Karimun,’’ ungkapnya.

Walaupun masih ditemukan pemilih ganda, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi melalui kampanye Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP). Mulai dari kunjungan ke sekolah-sekolah, maupun ke masyarakat untuk mengajak masyarakat yang sudah berusia 17 tahun mendaftarkan dirinya sebagai pemilih ke KPU, PPK maupun PPS yang ada di kecamatan, kelurahan maupun desa. Karena masih banyak pemilih yang usianya sudah memasuki 17 tahun dan sudah Memenuhi Syarat (MS) belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

”Insya Allah, kita bisa mencapai 2.000 pemilih baru nantinya. Waktu masih ada, saya imbau kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih,’’ tuturnya.

Fasilitas Pemerintah Tidak Boleh Ada APK

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, Kamarulazi menyebutkan, selama masa kampanye, pihaknya tidak membolehkan papan reklame milik pemerintah dipasang Alat Peraga Kampanye (APK) parpol dan caleg.

’’Sesuai ketentuan yang berlaku, hal ini tidak diperbolehkan. Sedangkan, untuk pemasangan di tempat milik swasta sah-sah saja,’’ jelasnya.

Bahkan pemasangan APK dalam bentuk spanduk dan baliho di tempat milik swasta tidak dipungut bayaran. Karena, selama masa kampanye yang pernah berlangsung di Karimun, tidak pernah dipungut bayaran.

”Sebaliknya, kalau ada APK yang terpasang di papan reklame milik pemerintah, kita akan menurunkannya,” tegasnya.

Sementara itu, Badan Penga-was Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karimun terus memantau proses kampanye yang sudah digelar sejak 23 September lalu.

”Kalau dilihat, sudah satu bulan kampanye berjalan. Tapi, peserta pemilu belum berani tampil ke publik secara terang-terangan khususnya para caleg,’’ jelas Komisioner Bawaslu Karimun, Tiuridah Silitonga, kemarin.

Namun, ada terjadi fenomena yang baru yaitu menggunakan medsos untuk melakukan kampanye.

”Sekarang pemanfaatan medsos menjadi primadona,’’ katanya. (tri/san)