Pelabuhan Malarko Karimun mangkrak, Gubernur kecewa.

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun kecewa mengetahui pembangunan Pelabuhan Malarko, Karimun tidak jadi dilanjutkan. Dana yang sudah dialokasikan Rp50 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2018 ditarik lagi. Informasi tersebut didapat langsung Gubernur dari pihak Kementerian Perhubungan RI, belum lama ini.

”Saya kaget juga, kok bisa dikembalikan anggarannya. Padahal dulu sangat susah untuk mendapatkan anggaran tersebut, dimana permasalahannya pun saya tidak tahu,” jelas Nurdin ketika dikonfirmasi saat malam syukuran hari jadi Kabupaten Karimun, Jumat (12/10) di Tanjungbalai Karimun.

Padahal, lanjut Nurdin, pelabuhan tersebut sangat dibutuhkan sebagai penunjang kawasan Free Trade Zone (FTZ). Dan sudah menjadi kesepakatan bersama, bagian darat dibangun Kabupaten Karimun sedangkan bagian laut dibangun oleh pemerintah pusat.

”Nanti saya akan menghadapi pak Menteri lagi untuk dianggarkan tahun depan,” jawabnya.

Diketahui, pelabuhan yang menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) hingga Rp 250 miliar ini mangkrak sejak dibangaun sepuluh tahun silam. Padahal sebelumnya, Pelabuhan Malarko digembar-gemborkan menjadi pelabuhan bongkar muat bertaraf internasional.

Hal itu membuat Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri Lagat Parroha Patar Siadari geram dan berencana melaporkan proyek pembangunan pelabuhan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya akan berkoordinasi dengan KPK agar turun ke Karimun, dimana permasalahannya hingga mangkrak cukup lama. Termasuk pihak Bapenas dan kementerian terkait, supaya bisa dilanjutkan pada tahun berikutnya,” jelas Lagat saat melakukan sosialisasi di Tanjungbalai Karimun, Selasa (28/8) lalu.

Lagat mengungkapkan, pelabuhan Malarko di Kabupaten Karimun sangat dibutuhkan untuk alur masuk barang yang lokasinya tepat di kawasan FTZ dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Sehingga dampaknya cukup besar bagi perekonomian masyarakat Karimun, salah satunya mengurangi biaya biaya barang yang datang dari luar Karimun.

“Kami serius tangani masalah mangkrak pembangunan pelabuhan Malarko. Dimana kendalanya dan apa solusinya, jangan mentang-mentang proyeknya di daerah seolah-olah pihak pusat menutup-nutupi. Ini sudah tidak benar, ada apa di balik proyek tersebut,” tanyanya.

Lagat menambahkan, pembangunan pelabuhan Malarko sejak tahun 2014 silam hingga sekarang tidak ada kejelasan. Padahal setiap tahunnya selalu dianggarkan. Bahkan dana yang digelontorkan Rp 250 miliar hanya dapat direalisasikan sekitar Rp 50 miliar. Sisanya tidak diketahui kejelasannya.

”Saya lihat langsung, padahal komitmen Pemerintah Kabupaten Karimun cukup bagus. Di sisi darat pelabuhan Malarko, sudah mulai pengerasan untuk jalan dua jalur sebagai akses menuju kota,” ungkapnya.(tri)

S